INDEF: Selama 9 Tahun Kemiskinan Hanya Turun 5,3 Persen

Reporter

Jumat, 5 Mei 2017 10:34 WIB

Diskusi Solusi Ekonomi digelar INDEF di Veteran Resto, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Lucky Ramadhan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan hanya turun 5,35 persen selama sembilan tahun.

"Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari 2014-2015 sebesar 5,85 persen, tapi daya reduksinya terhadap kemiskinan jauh sekali,” ujarnya saat berbicara dalam diskusi di kantor Tempo, Kamis 4 Mei 2017. Menurut Enny, meski pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan upah pekerja, daya beli masyarakat tak membaik. Tingkat pengangguran terbuka pun mencapai 14 persen.

Baca: Ketimpangan di Indonesia Masih Lebar, Ini Penjelasan Mensos

Enny menilai, buruknya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh belanja pemerintah yang tak efektif. Penyaluran dana desa dan transfer ke daerah yang tak adil mengakibatkan ketimpangan akses dan aset masyarakat. Dana tersebut biasanya mengendap di rekening pemerintah daerah dan pada akhir tahun baru dibelanjakan. "Kualitas belanja daerah hampir tak pernah ada pengawas. Semua sifatnya administratif," katanya.

Baca: Sri Mulyani Bicara Soal Ketimpangan Ekonomi

Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas berpendapat ketimpangan dapat diatasi dengan pemerataan kualitas pendidikan. "Berdasarkan studi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), kalau Indonesia bisa mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, dampaknya bisa 10 kali lebih baik dibanding bila uangnya digunakan untuk mengatasi ketimpangan akses.”

Selain itu, pemerintah dapat memastikan pemerataan ekonomi dengan pengelolaan fiskal yang efektif. Vivi mengatakan penciptaan lapangan kerja seharusnya diikuti dengan pembenahan regulasi ketenagakerjaan, seperti pesangon. Ia mengungkapkan, 85 persen pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tak mendapat pesangon.

Ketimpangan ekonomi Indonesia masih mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengatakan pertumbuhan tingkat ketimpangan Indonesia lebih kencang dibanding negara-negara di kawasan Asia Timur. Aset orang-orang kaya berkembang lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin.

"Nature ketimpangan yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan Gini ratio itu," kata Elan.

VINDRY FLORENTIN | PUTRI ADITYOWATI



Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

2 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

6 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

7 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

8 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

9 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

24 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

24 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

34 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

39 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

39 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya