TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak akan ada revisi Proyek Strategis Nasional (PSN) lagi. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, yang mengimbau agar tidak ada usul PSN baru lagi.
”Revisi PSN tahun ini akan menjadi yang terakhir untuk pemerintahan ini,” ujar Darmin saat dicegat di Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Mei 2017.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan 225 PSN yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 telah dievaluasi. Hasilnya, sebanyak 20 proyek sudah selesai, 94 proyek memasuki tahap konstruksi, 13 pada fase transaksi, dan 83 proyek dalam tahap perencanaan.
Baca: Istana Bantah Ekonom Asing soal Data Ekonomi Jokowi
Menyusul evaluasi itu, Presiden Jokowi menyatakan sudah menerima usul pengeluaran PSN sebanyak 7 persen dari 225 PSN. Selain itu, menerima usul penambahan 55 PSN baru serta 1 program. Ia berkata akan menerimanya apabila PSN itu memang benar-benar perlu dan sudah diseleksi ketat.
Darmin menuturkan, Presiden sudah menyetujui 55 PSN plus 1 program tambahan tersebut pada rapat terbatas yang digelar pada Rabu sore, 3 Mei 2017. Namun, seperti yang telah dikatakan, hal itu harus menjadi revisi terakhir dan tidak boleh ada tambahan berikutnya.
Simak: Penerimaan Bea dan Cukai hingga April 2017 Capai Rp 29,4 Triliun
Dengan kata lain, sekarang ada 245 PSN dan 2 program di pemerintahan Presiden Jokowi. “Syarat PSN adalah harus dibangun sebelum 2018. Berarti, pada 2019 pemerintahan habis, jangan ditambah lagi,” ucapnya.
Sebagai catatan, salah satu program baru yang diterima Presiden Jokowi adalah pengadaan Pesawat Terbang N 245.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
3 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor
10 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998
16 hari lalu
Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel
17 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.
Baca SelengkapnyaJawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
34 hari lalu
Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda
24 Februari 2024
Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat
15 Februari 2024
Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo
14 Februari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.
Baca SelengkapnyaTerkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu
14 Februari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai
14 Februari 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya