Kemenkeu Berutang Rp 2 Triliun kepada BPBD Kelapa Sawit
Selasa, 2 Mei 2017 23:02 WIB
Sekretaris keuangan Steven Mnuchin, berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat akan sesi foto ketika rapat World Bank/IMF Spring di Washington, 22 April 2017. AP/Jose Luis Magana
TEMPO.CO , Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memiliki utang kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Kelapa Sawit. Pemerintah berutang untuk menambal kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Baca: Korporasi Belanda Jajaki Investasi Sawit Berkelanjutan Sri Mulyani mengatakan pemerintah meminjam sebesar Rp 2 triliun tahun lalu. "Kementerian Keuangan terpaksa meminjam uangnya dan akan segera mengembalikannya," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017. Sri Mulyani menjamin dana tersebut akan dikembalikan. Ia akan mengusulkan alokasi dana untuk membayar utang lewat APBN Perubahan 2017.Simak: Pemerintah Pakai Diplomasi Hadapi Resolusi Sawit Uni Eropa Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran 2016 mengalami defisit sebesar Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi karena belanja negara mencapai Rp 1.859 triliun, sementara pendapatan negara hanya Rp 1.551,8 triliun. Baca: Sri Mulyani berjanji mengelola APBN yang lebih tepercaya dan terprediksi. "Jadi tidak perlu pinjam dari BPBD untuk menyelamatkan APBN." VINDRY FLORENTIN
Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret
1 hari lalu
Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret
Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN
1 hari lalu
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
2 hari lalu
Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
2 hari lalu
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
2 hari lalu
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.
Baca Selengkapnya
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
3 hari lalu
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca Selengkapnya
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
4 hari lalu
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
4 hari lalu
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca Selengkapnya
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
5 hari lalu
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca Selengkapnya
Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
5 hari lalu
Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu