TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan 1 2017 dalam kondisi normal. Hal itu ditopang oleh sejumlah indikator seperti terjaganya tingkat inflasi dan tingkat permodalan dan likuditas perbankan yang mulai menunjukkan peningkatan.

Selain itu, kata Sri Mulyani, risiko industri perbankan terkendali, nilai tukar rupiah terjaga serta kinerja Surat Berharga Negara (SBN) yang berada dalam rentang normal dan penguatan pada pasar saham. Kesimpulan itu didapatkan berdasarkan rapat triwulanan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang digelar di Menara Merdeka, kantor Otoritas Jasa Keuangan, tadi malam.

Dalam rapat itu dibahas tentang pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar SBN, perbankan, dan lembaga keuangan non bank juga penjaminan simpanan. "Stabilitas sistem keuangan ke depan diperkirakan tetap terjaga dengan baik," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 27 April 2017.

Sri Mulyani menuturkan hal itu seiring dengan optimisme Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global dan meredanya kekhawatiran atas tekanan politik di Uni Eropa pasca hasil Pemilihan Presiden Prancis tahap pertama. "Tapi kami melihat masih ada potensi risiko baik eksternal maupun domestik yang perlu dicermati," katanya.

Dari sisi eksternal, kata Sri Mulyani, KSSK akan memantau perkembangan kebijakan perdagangan global Amerika Serikat. Kebijakan negara Abang Sam di antaranya yang cenderung proteksionis, rencana kebijakan perpajakan yang akan mempengaruhi iklim investasi global, serta peningkatan tekanan geopolitik global, terutama Korea Utara yang tidak bisa diprediksi.

Selanjutnya dari sisi domestik, Sri mengatakan hal yang harus dicermati adalah perkembangan kualitas kredit yang disalurkan perbankan dan industri keuangan non bank, aliran dana investor non residen, dampak perubahan administered price terhadap inflasi, serta ekspansi korporasi dan perbankan yang masih perlu didorong. "Realisasi APBN juga akan terus menjadi perhatian untuk menjaga defisit APBN pada level aman," ucapnya.

Dalam rapat KSSK yang dihadiri juga oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah itu juga dibahas tentang perkembangan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

GHOIDA RAHMAH