Dukung Industri Pengolahan Ikan, Sulut Minta Lima Kapal Ikan

Reporter

Rabu, 26 April 2017 23:00 WIB

Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah mengajukan pengadaan kapal penyangga berbobot 100 gross ton (GT) guna kepada Kementerian Kelautan & Perikanan guna menyokong kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan.


Ronald Sorongan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara mengatakan kapal penyangga dibutuhkan untuk menyerap hasil tangkapan ikan di wilayah yang jauh dari sentra pengolahan.



"Daerah kita kan kepulauan, kapal penyangga ini nanti mobile jemput bola," jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu, 26 April 2017.


Dia mengimbuhkan, Sulawesi Utara membutuhkan lima kapal penyangga agar hasil ikan di wilayah kepulauan bisa diserap untuk menunjang bahan baku industri pengolahan ikan.


Hingga saat ini, 57 pabrik pengolahan ikan menurut Ronald masih kekurangan bahan baku kendati moratorium alih muat tangkapan di tengah laut atau transhipment sudah dilonggarkan.


Advertising
Advertising

Ronald menerangkan, operasional kapal penyangga juga bakal memudahkan nelayan menjual hasil ikannya.


Kapal penyangga yang dilengkapi pendingin membuat nelayan tak perlu menjual tangkapan ikan ke tempat yang jauh dari basis nelayan.


Hingga tahun berjalan, produksi ikan Sulawesi Utara mengalami sedikit peningkatan. Ronald menyebut kenaikan terutama disumbang oleh produksi nelayan kecil.


Total produksi ikan Sulawesi Utara mencapai 235.000 ton, meningkat dari tahun lalu sebear 220.000 ton.


BISNIS.COM

Berita terkait

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

9 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

20 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

39 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

39 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

39 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

40 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

40 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

53 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.

Baca Selengkapnya