Musrenbangnas 2017, Pemerintah Sinkronkan Rencana Pembangunan  

Reporter

Editor

Setiawan

Rabu, 26 April 2017 11:27 WIB

Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Musrenbangnas 2017 digelar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Baca: Fokus Jokowi 2018: Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pariwisata

"Musrenbangnas 2017 merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam Musrenbangnas, setiap program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama," ujar Bambang.

Menurut Bambang, penyusunan RKP 2018 berprinsip money follows program. Prinsip itu dijalankan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus. "Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, penguatan pengendalian perencanaan."

Fokus ketiga, menurut Bambang, adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan. Dan fokus keempat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah).

Musrenbangnas 2017 juga membahas secara khusus terkait dengan pembangunan Papua dan Papua Barat. "Menitikberatkan pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi lokal," tutur Bambang.

Baca:Pertumbuhan Ekonomi Membaik Didukung 3 Faktor Ini

Hasil dari Musrenbangnas 2017, menurut Bambang, akan dituangkan dalam Rancangan Akhir RKP 2018 yang selanjutnya dibahas dalam sidang kabinet paripurna dan ditetapkan menjadi RKP 2018. "Selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Presiden tentang RKP 2018."

RKP 2018, kata Bambang, akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami berharap RKP 2018 dapat rampung dan disampaikan kepada publik dalam acara peluncuran RKP 2018 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Juli 2017," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Kembali Jadi Ketua Umum DPP Mapancas, Pilar Saga Ichsan Janji tak Hanya Fokus di Jakarta

3 Oktober 2023

Kembali Jadi Ketua Umum DPP Mapancas, Pilar Saga Ichsan Janji tak Hanya Fokus di Jakarta

Mapancas harus terus eksis secara organisasi dan memberikan manfaat untuk masyarakat

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Jaringan Pengusaha Nasional Gelar Munas pada 25 Agustus 2022

16 Agustus 2022

Jaringan Pengusaha Nasional Gelar Munas pada 25 Agustus 2022

Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) bakal menggelar Munas untuk pertama kalinya pada pada 25 Agustus 2022.

Baca Selengkapnya

Komunitas Mobil Toyota Agya Club Gelar Munas Ke-4

10 Agustus 2022

Komunitas Mobil Toyota Agya Club Gelar Munas Ke-4

Komunitas mobil Toyota Agya Club baru saja menggelar Musyawarah Nasional (Munas) keempat. Simak selengkapnya di sini!

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Ketua Umum MUI dari Masa ke Masa, Buya Hamka hingga Miftchul Akhyar

28 November 2021

Ketua Umum MUI dari Masa ke Masa, Buya Hamka hingga Miftchul Akhyar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 26 Juli 1975. Beberapa tokoh Islam dari Buya Hamka hingga Miftachul Akhyar menjadi Ketua Umum MUI.

Baca Selengkapnya