TEMPO.CO, Senggigi - Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Ubaedillah, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah terkait program jembatan udara.
"Rapat-rapat seperti di Timika sudah, di Dekai sudah dengan mereka senang," kata Ubaedillah saat ditemui di Hotel Aruna, Senggigi, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 20 April 2017.
Ubaedillah menuturkan dari rapat-rapat tersebut, pemerintah daerah merasa senang dengan adanya proyek ini. Bahkan mereka juga akan bertanggung jawab atas berjalannya program jembatan udara ini nantinya.
Salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah dengan berperan aktif di proses distribusi barang dan pengawasan. Hal ini bisa dilakukan sembari memacu potensi lokal agar bisa membuat tingkat keterisian jembatan udara saat kembali meningkat.
Menurut Ubaedillah, langkah ini harus dilakukan karena tingkat keterisian jembatan udara saat kembali dari daerah terpencil, sangat rendah. Sehingga pemerintah harus menyediakan biaya kepada operator untuk menutup biaya saat kembali. "Kalau tidak ya tak ada yang mau."
Selain itu, Ubaedillah juga mengungkapkan tentang rencana jembatan udara di 2018. Jika 2017 ini mengincar di Papua, tahun depan akan mengincar sejumlah daerah terpencil di Sulawesi dan di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia. "Sama-sama sulit ditembus moda transportasi lain."
Ketika ditanyakan soal biaya yang diperlukan untuk 2018, Ubaedillah menjawab hal tersebut masih dihitung. "Masih dihitung soal itu, kemarin kan habis ada rapat koordinasi," ucap Ubaedillah.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
