Direktur Jendral Bea Cukai, Heru Pambudi memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP di Kantor Bea cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat kecewa atas pencapaian penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kuartal pertama 2017 yang masih rendah.
Direktur Jenderal Bea-Cukai Heru Pambudi menyatakan, hingga 14 April 2017, penerimaan pihaknya baru mencapai Rp 22,052 triliun. Pencapaian itu baru sebesar 11,53 persen dari target penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 191,233 triliun.
"Penerimaan pertengahan bulan tidak bisa mencerminkan pendapatan pasti, maka harus selalu dipantau," ucap Heru dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.
Heru menuturkan salah satu penyebab penurunan penerimaan pada kuartal pertama adalah nilai kurs rupiah yang rendah. "Kurs mengalami penurunan 1,5 persen dibanding tahun lalu."
Dia berujar, pihaknya berkomitmen terus memantau perkembangan dan melakukan upaya-upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pendapatan.
Dari sisi bea keluar, Heru mengatakan penerimaan pada kuartal I 2017 mencapai Rp 840 miliar atau naik 45,1 persen. Tahun ini terdapat tambahan penerimaan biaya keluar dari biaya ekspor. "Faktor yang mempengaruhi biaya keluar adalah ekspor mineral yang kita bagi menjadi dua, penerimaan dari bea keluar separuh lebih berasal dari mineral dan sisanya ekspor," katanya.
Sedangkan untuk penerimaan cukai, Heru menyatakan terdapat penurunan dari hasil cukai tembakau. Penerimaan cukai hingga 14 April 2017 baru mencapai Rp 12,137 triliun atau 7,72 persen dari target penerimaan pada APBN 2017 sebesar Rp 157,158 triliun.
"Hal itu karena pelunasan pita cukai tunai masih rendah. Pengusaha lalu melihat keuntungan karena kemarin ada kenaikan tarif, sehingga mereka memborong pita cukai," ujar Heru.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menuturkan Dewan meminta Ditjen Bea-Cukai serius dan lebih fokus dalam meningkatkan penerimaan bea dan cukai. "Khususnya penerimaan dari bea masuk dan cukai," katanya.
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024
59 hari lalu
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.