Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bertepuk tangan usai Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis meminta pemerintah agar menindaklanjuti rekomendasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, ada dua hal yang menjadi perhatian BPK, yaitu program jaminan kesehatan nasional dan pembagian tugas serta tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana sekolah.
"Kami minta presiden untuk menindaklanjuti yang direkomendasikan," kata Harry Azhar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 April 2017. Ada tiga rekomendasi BPK di program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya ialah menyusun perencanaan kebutuhan farmasi dan merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Sedangkan di bidang sarana dan prasarana sekolah, BPK meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Ketiganya diminta menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan sisa Dana Alokasi Khusus di kabupaten/kota untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. "Kalau belum ditindaklanjuti akan tetap menjadi kerugian negara atau potensi kerugian negara," kata Harry.
Dalam IHSP II 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan 2016 atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan dari 2005-2016. Tercatat BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa. Nilainya mencapai Rp 241,71 triliun.
Hasilnya, sebanyak 304.679 rekomendasi telah sesuai dengan nilai Rp 121,82 triliun. Lalu 94.971 rekomendasi senilai Rp 77,54 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 35.416 rekomendasi belum ditindaklajuti yang dinilainya mencapai Rp 30,56 triliun. Terakhir, sebanyak 2.277 rekomendasi senilai Rp 11,79 triliun, tidak dapat ditindaklanjuti.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan presiden akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK. "Beliau menginginkan kalau ada permasalahan segera diselesaikan," kata dia.
Presiden, lanjut Pramono, berharap agar kementerian dan lembaga meningkatkan opininya. Sebagai contoh, kenaikan opini wajar tanpa pengecualian untuk pemerintah daerah yang naik dari 46 persen menjadi 58 persen. "Transparasi menjadi kata kunci perbaikan pemerintahan."
