Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan meneken kerja sama tentang Kerja Sama Pertukaran, Perolehan, dan Penyusunan Data dan/atau Informasi di Bank Indonesia, Jakarta, 13 April 2017. Tempo/Vindry
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menyalurkan penyaluran subsidi energi, yakni subsidi listrik dan bahan bakar minyak melalui kartu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, sedang menggodok rencana penyaluran subsidi listrik menggunakan kartu. Rencananya, skema tersebut bisa disalurkan mulai tahun depan. Dia mengaku sudah mulai berbicara dengan PT PLN (Persero).
"Mudah-mudahan bisa karena lebih mudah," kata dia di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 13 April 2017.
Jonan berharap penyaluran subsidi lewat kartu bisa lebih tepat sasaran. Menurut dia, pemerintah bukan semata ingin mengurangi subsidi, namun memperhatikan keadilan. Ia mengatakan masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi namun menikmati subsidi sama dengan mengambil hak saudaranya sendiri.
Menurut Jonan, pemerintah akan menyalurkan subsidi kepada 23,5 juta pengguna listrik berkapasitas 450 VA. Subsidi juga akan diberikan kepada 4,5 juta pelanggan 900 VA. Data penerima subsidi yang digunakan berasal dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Selain listrik, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyalurkan subsidi bahan bakar minyak melalui kartu. Namun Jonan memprediksi realisasinya akan lebih sulit dibandingkan listrik. "Sulit karena kerosene dan biosolar yang disubsidi pemerintah tidak dipakai secara reguler," kata dia.
Sementara untuk penyaluran subsidi LPG 3 kilogram lewat kartu, pemerintah menargetkan bisa terealisasi 1 Januari 2018. "Atau paling lambat Maret 2018," katanya.
Jonan mengatakan anggaran subsidi akan terus membengkak jika skema penyaluran subsidi LPG lewat kartu tak segera diterapkan. Anggaran subsidi tahun ini diprediksi membengkak jadi Rp 30 triliun dari pagu awal Rp 20 triliun. Jika dibiarkan, dana bisa makin membengkak menjadi Rp 40 triliun tahun depan.
Sama dengan rencana subsidi listrik, pemerintah akan mengandalkan data TNP2K untuk menentukan penerima subsidi. Dana subsidi akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Jumlahnya diberikan sesuai dengan kebutuhan gas keluarga per bulan.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
11 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
35 hari lalu
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.
