TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menyalurkan subsidi LPG 3 kilogram melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menargetkan penyaluran subsidi lewat kartu ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2018 atau paling lambat Maret 2018. “Saya berharap penyaluran subsidi dengan skema ini bisa tepat sasaran,” ujarnya di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 13 April 2017.
Menurut Jonan, penyaluran subsidi selama ini belum tepat sasaran. Karena itu, anggaran subsidi akan terus membengkak jika skema tersebut tak segera diterapkan. Anggaran subsidi tahun ini diprediksi membengkak menjadi Rp 30 triliun dari pagu awal Rp 20 triliun. "Kalau dibiarkan, tahun depan bisa membengkak Rp 40 triliun," katanya.
Baca: Negosiasi Divestasi Freeport, Inilah Wakil Pemerintah
Jonan mengatakan pemerintah akan menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menentukan penerima subsidi. Dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Jumlahnya diberikan sesuai dengan kebutuhan gas keluarga per bulan.
Untuk mewujudkan skema tersebut, Kementerian ESDM bekerja sama dengan BI. Keduanya meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang kerja sama pertukaran, perolehan, dan penyusunan data dan/atau informasi.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan akan memberikan fasilitas koordinasi, regulasi, monitoring, dan pengawasan. "Kami akan menggunakan model bisnis yang sebelumnya digunakan untuk bantuan sosial nontunai," ujarnya.
Baca: Manfaatkan Pinggiran Sungai, Yogyakarta Genjot Produksi Ikan
Model yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Agus mengatakan mekanisme penyaluran subsidi nontunai akan terdiri atas empat tahapan. Keempat tahapan, yakni pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di outlet bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan anjungan tunai mandiri (ATM).
Bank yang berpartisipasi dalam skema tersebut adalah BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Menurut Agus, keempat bank akan mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi kartu combo (KKS), yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan dalam satu kartu.
Baca: Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya
Dalam nota kesepahaman yang diteken hari ini, BI dan Kementerian ESDM juga menyepakati penerapan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup kementerian. "Untuk mendukung cashless society," ucapnya.
Berikut ini poin-poin kerja sama di antara keduanya.
1. Peningkatan akses keuangan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi
2. Penyaluran subsidi elektronik dengan model BI
3. Implementasi GNNT di lingkup Kementerian ESDM dalam rangka perluasan akses
4. Kewajiban penerapan transaksi rupiah di lingkup Kementerian ESDM
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik, ekonomi, energi, atau di bidang lain, termasuk sistem pembayaran
6. Pertukaran hasil studi
7. Penelitian atau kajian yang mendukung MoU, yang berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang kedua belah pihak
VINDRY FLORENTIN
