TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa memerlukan dukungan politik (political will) dari pemerintah atau para pengambil kebijakan di periode berikutnya.
"Karena satu periode pemerintahan tidak akan cukup untuk pemindahan secara lengkap. Jadi kita butuh suatu komitmen dengan periode pemerintah selanjutnya, jangan sampai jalan separuh lalu berhenti," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.
Presiden Joko Widodo, akhir pekan lalu memerintahkan kepada Menteri Bambang untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Soekarno. Kementerian PPN akan segera melakukan kajian teknis soal pentingnya wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya.
Menurut Bambang, meski isu pemindahan ibu kota ini sudah pernah mencuat di era pemerintahan sebelum-sebelumnya, namun kendalanya selama ini soal eksekusinya. "Kali ini Presiden sangat serius, dan sudah mulai memikirkan seperti apa sih kota yang kita inginkan itu. Yang penting ini kan political will. Political will kita mau pindah ibu kota atau nggak." kata Bambang.
Bambang menuturkan, tahun ini dia akan mesnyelesaikan dulu kajiannya, selanjutnya baru diputuskan (political decision). Tapi yang terutama adalah mengkaji aspek dan teknis dari kota tersebut. "Setelah kajian selesai kemudian langkah berikutnya political willnya, apakah secara politis kita mau kerjakan itu," ucap dia.
Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi
5 jam lalu
Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi
Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.
