TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan sudah mengirimkan surat keberatan kepada parlemen Eropa terkait dengan resolusi sawit yang dikeluarkan. Dia merasa keluarnya resolusi tersebut tak ada dasarnya.

"Karena yang disampaikan itu tak ada dasarnya. Patut diduga ada kepentingan bisnis lain," ucap Enggartiasto saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 10 April 2017.

Enggartiasto berujar, diduga ada kepentingan bisnis dalam keluarnya resolusi ini, terutama menyangkut minyak-minyak nabati yang diproduksi Eropa. Dia menyatakan pemerintah akan melakukan sesuatu dalam merespons hal ini. "Kepada menteri terkait, kepada Duta Besar Uni Eropa."

Baca: Tarif Tol Jakarta-Merak Berubah, dari Rp 8,000 Jadi Rp 7.000

Enggartiasto mempertanyakan, kenapa deforestasi yang juga dilakukan negara-negara Uni Eropa tak dipersoalkan parlemen Eropa. Soal hak asasi manusia juga dirasanya sangat mengada-ada.

Mengenai hak asasi manusia, tutur Enggartiasto, dia merasa tak ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam industri sawit. Selain itu, Indonesia sudah menjalankan apa yang disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). "ISPO sudah dijalankan, apa lagi? Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pertanian sudah mengeluarkan protes keras," katanya.

Baca: Peringkat Naik, Pebisnis Wisata Harus Jaga 2 Hal Ini

Enggartiasto mengaku akan membawa permasalahan ini ke berbagai forum internasional. Itu karena sektor industri sawit menyangkut banyak sekali petani dan tenaga kerja yang cukup besar. "Itu pentingnya dari sisi ekonomi."

Meski resolusi ini belum ada pengaruhnya untuk saat ini, Enggartiasto merasa dengan adanya resolusi tersebut tak mustahil parlemen Indonesia bisa melakukan hal serupa atas produk-produk Eropa. "Tanpa bermaksud mengancam," ucapnya.

DIKO OKTARA