TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengembangkan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning). Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah daerah.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto, aplikasi ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait, baik lintas kementerian atau lembaga maupun lintas pemerintah daerah. Bappenas dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sepakat untuk mulai menggunakan aplikasi DAK ini di 2018.

“Selama ini proses DAK dilakukan secara manual. Semua kabupaten/kota mengusulkan proposalnya dengan kertas dan ini menjadi bertumpuk. Mulai tahun depan kita akan gunakan secara digital menggunakan sistem elektronik, jadi less paper,” ujar Arifin di Kementerian Bappenas, Senin 10 April 2017.

Baca: Bappenas: 12 Proyek KPBU Masih Berjalan

Arifin menambahkan, e-planning DAK ini juga berfungsi sebagai sumber informasi usulan, pengaduan dan pelaporan DAK. Selain itu, aplikasi ini menjadi sarana pertukaran informasi antar kementerian/lembaga bagi pemerintah pusat terkait pengumpulan, penilaian, monitoring, dan evaluasi proposal DAK.

Melalui aplikasi proposal yang terintergrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, diharapkan penggunaan DAK dapat menjadi transparan. “Intinya membuat proses lebih efisien, transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak,” ucap Arifin.

Baca: Bappenas: Ekonomi Baru Tumbuh, Jika Ibu Kota Pindah

Selain untuk usulan, DAK juga digunakan sebagai sistem monitoring digital. Karena pada awalnya setiap laporan perkembangan pembangunan diserahkan dalam dua tahap, yakni melaporkan kemajuan fisiknya, dan melaporkan kemajuan penyerapan anggarannya menggunakan kertas.

Dengan menggunakan sistem e-panning DAK, sistem monitoring diharapkan akan mempermudah laporan. Arifin menambahkan, sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-Planning akan dilaksanakan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, yang dibagi menjadi enam kelompok regional mulai 10 hingga 21 April 2017.

“Ini serentak, seluruh kabupaten di indonesia, makanya ini diberikan pengertian sehingga mereka bisa mudah mengaplikasikan sistem yang ada,” kata Arifin.

DESTRIANITA