Pangkas Anggaran Lagi, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Hati-hati

Reporter

Sabtu, 8 April 2017 18:01 WIB

Sejumlah anggota dewan, duduk diantara bangku kosong karena banyak anggota yang meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (24/5). Dalam rapat tersebut Pemerintah mengusulkan memasukkan asumsi lifting gas pada 2013 sebesar 1.290-1.360 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd) ke dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari mengomentari rencana pemerintah yang akan kembali menghemat anggaran dengan memangkas belanja barang. Menurut Eva, komisinya belum membahas secara spesifik rencana pemerintah tersebut.


"Tapi kami paham bahwa pemerintah sedang mengalami tekanan fiskal. Perlu penghematan bidang-bidang yang tidak produktif sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut saat dihubungi, Sabtu, 8 April 2017.

Baca: Kalla: Penghematan Karena Penggunaan Anggaran Tidak Hemat


Namun, Eva mengingatkan, terdapat tantangan bagi pemerintah, yakni kehati-hatian untuk memilih sektor yang dipangkas. "Bagusnya, ekonomi dunia membaik sehingga penghematan ini ibarat rasionalisasi anggaran, makin akuntabel dan output oriented," ujarnya.

Eva menuturkan, komisinya menunggu pemerintah memberikan rancangan anggaran yang telah dipangkas. Dia menambahkan, komisinya belum mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pemangkasan anggaran tersebut.

Pemerintah akan kembali menghemat anggaran dengan memangkas belanja barang di kementerian dan lembaga. Anggaran belanja barang yang tidak efisien di kementerian dan lembaga akan dialihkan untuk mea 1nambah belanja modal atau investasi sektor infrastruktur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi ulang belanja rutin yang tidak bermanfaat. Dia meminta belanja barang tahun ini tidak lebih dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 257,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung potensi penghematan belanja barang bisa mencapai Rp 34 triliun. Hasil efisiensi ini akan dipakai untuk membiayai proyek prioritas, terutama untuk pembelian tanah dan kontrak tahun jamak, yang membutuhkan anggaran signifikan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya