TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita meminta komitmen dari para pengusaha feedloter dan importir daging untuk memenuhi ketersediaan daging sapi dan kerbau. Pasalnya, kebutuhan daging menjelang Idul Fitri diprediksi akan meningkat.

"Importir daging harus merealisasikan perizinan impor pada Mei dan Juni untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga dengan mengisi tabel realisasi impor. Pengusaha feedloter juga harus melakukan pemotongan stok sapi bakalan pada Mei dan Juni," kata Ketut dalam rilisnya, Sabtu, 8 April 2017.

Baca: Heboh Daging Busuk, RI Ternyata Tak Impor Daging dari Brasil

Ketut juga meminta importir daging melakukan operasi pasar saat puasa dan Idul Fitri di pasar-pasar tradisional. “Selain itu, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan daging sapi atau kerbau lokal di wilayahnya melalui pengawasan stok dan pemotongan di RPH," ujarnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani mengatakan, dalam rangka menjamin ketersediaan daging sapi, importir daging yang telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan impor harus membuat surat pernyataan kepada kementeriannya.

Baca: Musabab Daerah Menolak Daging Kerbau Impor dari India

Surat tersebut, menurut Fini, berisi kesanggupan untuk merealisasikan rencana pemasukan daging sapi sesuai tabel rencana realisasi yang telah dibuat dan melakukan operasi pasar di pasar-pasar tradisional saat puasa dan Idul Fitri. Mereka harus menjual daging sapi dengan harga Rp 80 ribu per kilogram.

Dalam surat itu, importir daging juga diwajibkan melaporkan stok dan realisasi pemasukan pada Kamis setiap pekannya sampai dengan 30 Juni 2017. "Importir daging juga harus melaporkan realisasi penjualan dan distribusi daging sapi setiap hari selama operasi pasar saat puasa sampai Lebaran," tutur Fini.

Ketut menambahkan, pelaporan stok dan realisasi pemasukan serta penjualan secara rutin akan menjadi kunci untuk mengontrol pasokan daging sapi. "Informasi dari seluruh pelaku usaha penting ketika pemerintah dituntut mengambil kebijakan ketika terjadi lonjakan harga atau kelangkaan stok,” katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI