Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tahun 2017 hanya cukup untuk membiayai program sertifikasi 2 juta lahan rakyat. Padahal, Kementerian Agraria memprogramkan sertifikasi 5 juta lahan tahun ini.
"Tadi Menteri Agraria mengatakan bahwa ada persoalan anggaran yang sudah ada di APBN 2017 itu baru untuk dua juta lahan. Sementara untuk tiga juta lahan lagi itu rencananya ada di APBN-Perubahan," kata Darmin di kantornya, seusai rapat koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Jumat, 7 April 2017.
Menurut Darmin, realisasi sertifikasi lahan akan tertunda lama apabila menunggu penganggaran APBN-Perubahan 2017. Sebab itu, Kementerian Keuangan akan mencari solusi terkait pembiayaan ini. "Kementerian Keuangan bilang bahwa mereka akan mencari jalan, memberikan bridging dulu supaya target lima juta lahan itu bisa tercapai."
Pemerintah mengembangkan sistem pengukuran dan sertifikasi tanah yang akan dilakukan oleh juru ukur independen. Juru ukur tersebut dilatih melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Selanjutnya, Menteri Agraria akan mengumumkan peta lokasi dan tahapan sertifikasi per bulan. Darmin mengatakan setiap pemetaan akan dilakukan melalui tender kepada juru ukur yang telah berbadan hukum. "Siapa yang bisa mengerjakan lebih murah, ya dia yang dapat. Itu berarti kita butuh tambahan juru ukur segera," ucap Darmin.
Menteri Agraria Sofyan Djalil mengatakan timnya akan menyisir belanja barang tidak produktif di tingkat satuan tiga agar bisa dialihkan untuk belanja modal. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sertifikasi lahan.
"Anggaran produktif kami terutama program mempercepat sertifikasi lahan rakyat. Jadi anggaran dinas dan macam-macam akan kami lihat satu per satu. Yang enggak produktif kami alihkan," kata Sofyan pada kesempatan yang sama.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik
1 Maret 2023
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan status rumah toko dan rumah kantor bisa ditingkatkan menjadi hak milik.
