Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta -PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) menandatangani kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction) untuk kereta cepat Jakarta Bandung pada Selasa, 4 April 2017 di Gedung WIKA, Jakarta Timur.
Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan, mengatakan rancangan EPC dibahas dengan sangat berhati-hati sebelum disepakati. "Semoga penandatanganan menjadi awal yang baik," katanya di Gedung WIKA, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Hanggoro mengatakan kontraktor akan mulai bekerja setelah penandatanganan tersebut. Ia berharap pembangunan bisa berjalan dengan baik, memenuhi kualitas, dan tepat waktu.
Kereta cepat ditargetkan beroperasi pada 2019. Agar sesuai jadwal, Hanggoro mengatakan akan meminta kontraktor menyiapkan strategi rencana kerjanya. "Kalau perlu tambah tenaga kerja dan peralatan biar bisa kejar target," katanya.
Terkait pembebasan lahan, Hanggoro enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan pihaknya masih berupaya membebaskan lahan. Begitu pula dengan pengumpulan dana untuk membebaskan lahan.
Empat badan usaha milik negara di konsorsium kereta cepat sebelumnya dikabarkan kesulitan menyetor tunai untuk pembebasan lahan. China Development Bank (CDB) sebagai debitor proyek dikabarkan enggan mencairkan pinjaman jika lahan belum dibebaskan seluruhnya.
Staf Ahli Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol pada 20 Maret 2017 mengatakan pemerintah sedang berdiskusi dengan China Development Bank (CDB) terkait masalah lahan. CDB menawarkan bridging financing jika konsorsium kesulitan membebaskan lahan.
Hanggoro mengatakan diskusi dengan CDB terkait seluruh persyaratan proyek kereta cepat masih berlangsung. Ia berharap kesepakatan bisa diraih secepatnya. "Mereka akan ada di Indonesia selama dua minggu, jadi kami harus all out untuk diskusi dengan mereka untuk menyelesaikan semua persyaratan," katanya.
Perjanjian pinjaman kepada CDB senilai US$ 5,2 miliar atau Rp 69,4 triliun. KCIC dan HRSCC sebelumnya menandatangani letter of agreement proyek senilai US$ 4,302 miliar. Namun hari ini Hanggoro menyatakan proyeknya menjadi US$ 4,7 miliar. "Dari hasil penyusunan detil desain yang lebih akurat sehingga ketemu angka tersebut," katanya.
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
19 Oktober 2023
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan pengembangan kereta cepat secara lokal itu sama seperti kondisi di pertambangan yang memerlukan smelter. Artinya, Indonesia masih memerlukan penguatan di dalam negeri.
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
1 Oktober 2023
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
Izin operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
14 September 2023
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi alias Edo memastikan pasti akan ada transportasi massal yang terintegrasi di semua stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober, Pakar: Jangan Dipaksakan Jika Belum Siap
9 September 2023
Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober, Pakar: Jangan Dipaksakan Jika Belum Siap
Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba menyarankan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak siap beroperasi pada 1 Oktober 2023, jangan dipaksakan.
