TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan tingkat bunga penjaminan untuk periode 12 Januari 2017 sampai dengan 15 Mei 2017 tidak mengalami perubahan. Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho mengatakan hasil tersebut berdasaarkan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di bank perkreditan rakyat.
“Adapun rinciannya, untuk bank umum, tingkat bunga penjaminan rupiah sebesar 6,25 persen dan valuta asing 0,75 persen. Sementara untuk BPR, tingkat bunga penjaminan rupiah sebesar 8,75 persen,” ujar Samsu Hadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 31 Maret 2017.
Samsu menilai tingkat bunga penjaminan masih sejalan dengan arah perkembangan terkini. Ada pun suku bunga simpanan perbankan dinilai masih stabil dan cenderung mengalami penurunan yang disebabkan posisi likuiditas perbankan yang meningkat. Di samping itu, kondisi fundamental ekonomi makro dalam negeri juga dipandang dalam kondisi yang baik.
“Hal ini terlihat dari pergerakan indikator pasar keuangan yang meningkat serta perbaikan kondisi neraca perdagangan,” ujar Samsu. Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Sehingga, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku.
“Mereka harus menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan,” kata Samsu.
LPS mengimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana agar sesuai dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan tingkat bunga penjaminan. Samsu menuturkan dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan.
“Bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Samsu.
