Kartin1 Akan Dikembangkan menjadi Single identity Card?

Reporter

Editor

Setiawan

Kamis, 30 Maret 2017 23:01 WIB

Dirjen Pajak Ken dwijugiasteadi memimpin konferensi pers perkembangan tax amnesty di kantor DJP Pusat, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meluncurkan Kartu Indonesia Satu, atau yang disebut Kartin1. "Besok Jumat, 31 Maret diluncurkan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kamis, 30 Maret 2017.

Dalam peluncuran besok akan diperkenalkan platform beserta prototipe Kartin1 yang merupakan satu kartu yang dapat dimanfaatkan dan terintegrasi dengan beragam layanan publik dan keuangan. Layanan tersebut antara lain mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), debit dan ATM, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, uang elektronik atau e-Money, e-Toll, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM).

Baca Pula: Ditunjuk Jadi Penerbit Kartin1, Mandiri Ajukan Izin ke BI

Kartin1 ke depannya akan dikembangkan menjadi kartu identitas baru bagi masyarakat Indonesia yang juga menghubungkan fungsi e-KTP, SIM, NPWP, kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), paspor, kartu debet dan e-Money.

"Jadi kalian punya kartu itu, bisa e-Money, e-Toll, ada NPWP, yang izin banknya sendiri ke BI," ujar Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi. "Kartu ini diharapkan menghimpun identitas WP, jadi memudahkan pemerintah merekam aktivitas ekonomi WP."

Sebagai percobaan awal DJP menggandeng Bank Mandiri untuk menggabungkan fasilitas e-Money. Kedepan, bank-bank lain dimungkinkan untuk memasukkan programnya dan diintegrasikan dengan Kartin1, setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).

Simak: Hasil Tax Amnesty Sulit Capai Target, Ini Kata Ditjen Pajak

Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wiroatmodjo mengatakan Bank Mandiri akan mengajukan izin penerbitan ke BI terkait rencana peluncuran Kartin1. Kedua pihak saat ini masih dalam tahap diskusi.

Menurut Kartiko, BI masih menajamkan fungsi Kartin1. "Perlu clear fungsi Kartin1 dari sisi pembayaran, apa saja yang bisa digunakan kartu ini," katanya dia di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Menurut Kartiko, BI baru akan menyetujui penerbitan kartu Kartin1 bila fungsinya sudah jelas.

GHOIDA RAHMAH|VINDRI FLORENTIN

Berita terkait

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

15 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

2 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

7 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

8 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

21 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

22 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

29 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

30 hari lalu

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

31 hari lalu

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.

Baca Selengkapnya