Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan sambutan pada peresmian galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, 13 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prancis François Hollande memberikan intensif kepada Indonesia berupa penghapusan bea masuk produk perikanan ke negara tersebut.
Susi beralasan, Indonesia dalam dua tahun terakhir telah membantu dunia internasional dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Hal itu, mampu menambah stok produk perikanan dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton sehingga meningkatkan ekspor untuk konsumsi negara lain.
"Maka wajar dong, kalau kita minta apresiasi dari negara lain, dalam bentuk penghapusan bea masuk," ujar Susi usai menerima kunjungan Presiden Prancis di kantornya, kemarin sore. Dalam pertemuan keduanya, Susi memyampaikan permintaan itu.
Presiden Prancis sendiri belum memberikan jawaban atas permintaan itu. Namun Susi optimistis dengan posisi Indonesia yang kuat sebagai negara maritim, dan hubungan baik antarkedua negara, maka pembicaraan intensif perdagangan itu bakal berujung positif. "Nanti hal ini ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan masing-masing."
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menjelaskan saat ini Prancis menetapkan bea masuk bervariasi untuk produk perikanan asal Indonesia."Mulai dari 15 persen, 36 persen, bahkan ada yang mencapai di atas 80 persen." Dengan tingginya tarif itu, kata dia, margin pengusaha perikanan menjadi sangat rendah.
Tingginya tarif itu, kata Nilanto, disebabkan skema perdagangan yang diterapkan negara-negara anggota Uni Eropa. "Untuk melobi Uni Eropa menurunkan tarif, butuh waktu sangat lama, bisa sampai lima tahun," ucapnya.
