TEMPO.CO,Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak meminta perbankan dan lembaga penyelenggara kartu kredit untuk mempersiapkan data kartu kredit para nasabahnya. Saat program amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017, perbankan dan lembaga penyelenggara kartu kredit diwajibkan melaporkan data kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak.
”Kami meminta kepada bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit untuk mempersiapkan data kartu kredit sesuai dengan format data yang telah disepakati,” kata Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Lusiani dalam surat pemberitahuannya tertanggal 23 Maret 2017 yang diterima Tempo pada Selasa, 28 Maret 2017.
Menurut surat itu, Direktorat Jenderal Pajak meminta Data Pokok Pemegang Kartu dan Data Transaksi Kartu Kredit. Kedua data tersebut merupakan data periode Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 untuk seluruh pemegang kartu. “Informasi teknis mengenai jatuh tempo dan cara penyampaian akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Lusiani.
Pada 1 Juli lalu, Direktorat Jenderal Pajak menunda kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan hingga program amnesti pajak. Penundaan itu dilakukan untuk mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Saat itu, terdapat pula kekhawatiran dari masyarakat terkait kewajiban penyampaian data tersebut.
Berikut ini bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. - PT Bank ANZ Indonesia - PT Bank Bukopin Tbk. - PT Bank Central Asia Tbk. - PT Bank CIMB Niaga Tbk. - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - PT Bank MNC International - PT Bank ICBC Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - PT Bank Negara Indonesia Syariah - PT Bank OCBC NISP Tbk. - PT Bank Permata Tbk. - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - PT Bank Sinarmas - PT Bank UOB Indonesia - Standard Chartered Bank - The Hongkong & Shanghai Banking Corp. - PT Bank QNB Indonesia - Citibank - PT AEON Credit Services
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
48 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
