TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Perancis Francois Hollande dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia berencana melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia pada akhir Maret 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan Hollande dijadwalkan tiba di Indonesia pada 28 Maret nanti.

"Kunjungannya cukup historis karena terakhir kali presiden Prancis ke Indonesia sekitar 30 tahun lalu," kata Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2017. Pertemuan antara Presiden Hollande dengan Presiden Joko Widodo, kata dia, akan fokus membicarakan bidang ekonomi.

Baca: Pemerintah Terus Dongkrak Nilai Perdagangan Prancis di RI

Menurut Arrmanatha, setidaknya ada dua hal utama yang menjadi pembicaraan, yaitu soal perdagangan komoditas kepala sawit Indonesia di Prancis dan tentang perjuangan pembebasan Palestina. "Akan ada 30-40 pengusaha yang ikut bersama Presiden Hollande," ucapnya.

Sejumlah pengusaha itu, kata Arrmanatha, mewakili berbagai sektor. Beberapa diantaranya ialah infrastruktur, energi, dan ekonomi kreatif. Selain para pengusaha, akan ada anggota parlemen Prancis yang turut serta dalam kunjungan kenegaraan yang direncanakan berlangsung dua hari.

Baca: IORA Diharapkan Bisa Perluas Kerja Sama Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eropa I Kemenlu RI Dino Kusnadi menambahkan Prancis merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Kunjungan Presiden Hollande, ia menilai, akan memperkuat kerja sama kedua negara. "Ini kesempatan yang baik," kata dia.

Bila melihat transaksi perdagangan kedua negara, Indonesia mengalami defisit yang cukup besar, yaitu sekitar US$ 315 juta hingga US$ 490 juta. Menurut Dino, hal itu disebabkan karena Indonesia mengimpor pesawat terbang Prancis.

Secara khusus, lanjut Dino, ada dua kerja sama yang menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan nanti. Kedua hal itu ialah kerja sama di sektor maritim dan ekonomi kreatif. Dino menyatakan dua jenis kerja sama itu penting karena sesuai dengan misi atau fokus Presiden Jokowi. "Dalam pertemuan akan ada dua joint declaration," tuturnya.

ADITYA BUDIMAN