Menteri Bambang Tegaskan Pemerintah Serius Bangun Infrastruktur  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Sabtu, 11 Maret 2017 10:35 WIB

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela

TEMPO.CO, Kuta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tak main-main saat menyatakan rencana membangun infrastruktur. Sebabnya, infrastruktur Indonesia sudah tertinggal. Dia mengatakan infrastruktur menjadi titik lemah Indonesia dalam berbagai survei mengenai bisnis. "Karena infrastruktur Indonesia sudah bukan kurang lagi, tapi tertinggal," kata dia dalam acara Underwriting Network di Kuta, Bali, Jumat, 10 Maret 2017.

Untuk mengatasi kekurangan di sektor infrastruktur, Bambang mengatakan investor sering harus mengeluarkan dana lebih dari perkiraan. Ia mencontohkan, pabrik yang memerlukan listrik stabil tapi ternyata pasokannya tidak stabil. Pengusaha pun kemudian terpaksa harus membeli genset dan menyiapkan dana untuk memasok bahan bakar genset.

Baca: Pemerintah Buka Kesempatan Investasi di Nusakambangan

Selain alasan ketertinggalan, Bambang mengatakan pembangunan infrastruktur penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dijaga untuk selalu tumbuh 5 persen. Namun jumlahnya dinilai belum cukup.

Bambang mengatakan masih ada kemiskinan sebesar 10 persen di Indonesia. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini mencapai 5 persen. "Untuk menghilangkan pengangguran dan kemiskinan itu, pertumbuhan ekonomi harus lebih besar lagi," kata dia.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan adalah keuntungan dari pembangunan infrastruktur. "Karena pembangunan infrastruktur memberikan multiplier effect," katanya.

Baca: Produk Olahan Ikan Indonesia Diyakini Tembus Pasar Arab Saudi

Namun kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah sejak 2015 hingga 2019 membutuhkan dana hampir Rp 4.700 triliun. Bambang memprediksi dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah hanya mampu menyumbang 40 persen dari total dana. Sedangkan kontribusi badan usaha milik negara hanya 22 persen. Sisanya, kata Bambang, harus mengandalkan dukungan sektor swasta.

Bambang mengatakan peran swasta sangat dibutuhkan. "Swasta harus ada dalam pembiayaan atau berpartisipasi di dalam infrastruktur," katanya.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

2 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya

Baca Selengkapnya

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

22 Juni 2023

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.

Baca Selengkapnya

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

12 Juni 2023

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

6 Juni 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

9 Mei 2023

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

5 Mei 2023

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

2 April 2023

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

24 Maret 2023

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.

Baca Selengkapnya

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

9 Maret 2023

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

KPK kembali menggeledah sebuah rumah yang diduga berhubungan dengan perkara suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya