Proyek Kereta Ringan Akan Dapat Suntikan Tambahan PNM di 2018

Reporter

Jumat, 10 Maret 2017 15:02 WIB

Ratusan kendaraan roda empat melintas disamping pengerjaan pembangunan jalur transportasi Light Rail Transit (kereta ringan) di sisi jalan tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, 29 Januari 2017. Pemerintah menyatakan proyek LRT ditargetkan pada maret 2019 siap beroperasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan untuk proyek kereta ringan atau light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Nanti akan kita lihat kalau ini harus ada tambahan PMN lagi, kemungkinan di 2018," ujar Askolani saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca Juga: Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

Askolani menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah telah mengucurkan PMN untuk Adhi Karya senilai Rp 1,4 triliun. Kemudian untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam proyek LRT Palembang sebanyak Rp 2 triliun.

"PMN sekarang kan sudah ada, ini yang menjadi modal awal," ucapnya lagi. Namun, Askolani masih enggan menyebutkan kisaran jumlah tambahan PMN yang akan dikucurkan. "Intinya itu Insya Allah bisa jalan."

Askolani merasa yakin kucuran tambahan dana PMN itu akan lancar disetujui. "Harus yakin kan demi kepentingan publik untuk percontohan yang bagus."

Simak: Sri Mulyani Pilih Beberapa Opsi Proyek LRT

Adapun perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang pada terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen. Sementara perkembangan pembangunan LRT Jabodebek mencapai 12 persen.

Untuk lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95 persen.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

25 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya