Swasembada, Pemerintah Tata Ulang Pabrik Gula  

Reporter

Jumat, 10 Maret 2017 08:19 WIB

Seorang Polisi menyegel tumpukan gula rafinasi di sebuah gudang penyimpanan kawasan Pluit, Jakarta, Senin (15/09) Polisi menyita 3.870,78 ton gula rafinasi yang diedarkan secara ilegal. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan mewujudkan kedaulatan pangan, terutama gula, dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan komoditas gula saat ini memegang peranan penting dalam rantai pangan nasional. Untuk itu, Kementerian BUMN, melalui pabrik gula BUMN, berkomitmen meningkatkan produksi gula dengan program penataan ulang pabrik gula BUMN di Jawa.

"Kebutuhan gula meningkat, tapi produksi dalam negeri mengalami penurunan. Ini yang menjadi perhatian presiden. Kalau setahun membangun dua pabrik gula, belum tentu bisa mengejar target," kata Wahyu di Kementerian BUMN, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: Menteri BUMN: Pabrik Gula Tak Efisien Tetap Akan Ditutup

Ia menambahkan, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 5,7 juta ton, yang terdiri atas 2,8 juta untuk kebutuhan konsumsi dan 2,9 juta untuk kebutuhan produksi. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan di bidang konsumsi. Adapun produksi gula BUMN di 2016 hanya sebanyak 1,2 juta ton, dan untuk tahun ini ditargetkan produksi meningkat 1,6 juta ton.

"Karena itu, target kita adalah swasembada konsumsi. Kita ini negara pengimpor gula paling besar, jutaan ton. Karena kondisi ini, Presiden Jokowi mempunyai rencana memenuhi kebutuhan gula untuk masyarakatnya, yakni melakukan pembenahan pabrik," kata Wahyu.

Baca: Anak Usaha RNI Bukukan Laba Kotor Rp 3 Miliar

Pembenahan pabrik tersebut akan dilakukan dengan cara mengurangi secara bertahap pabrik-pabrik yang kurang produktif, sehingga produksi gula hanya dipusatkan di pabrik yang menjadi champion di wilayah tersebut. Asumsinya, di Pulau Jawa terdapat 45 pabrik dan rencananya akan diefisienkan menjadi 22 pabrik.

"Pabrik gula yang berdekatan pasti akan kekurangan tebu. Dengan sendirinya mereka akan berhenti berproduksi. Ini yang menjadi target penataan kami. Selain itu, ada pabrik yang sudah tua, 176 tahun, bahkan ada yang 207 tahun, itu juga menjadi obyek penataan," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, program penataan pabrik gula BUMN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni menjaga keberlangsungan peran dan fungsi pabrik gula sebagai petani tebu, serta meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas giling dan efisiensi pabrik. Sedangkan bagi negara, penataan diharapkan dapat meningkatkan produksi gula nasional serta mendukung tercapainya program ketahanan pangan gula dan energi serta hilirisasi.

"Selain itu, penataan bermanfaat bagi pabrik, yakni menambah kinerja pabrik gula dan kapasitas giling, serta hilirisasi produk berbasis tebu, yang kemudian bisa meningkatkan daya saing," ucap Wahyu.

DESTRIANITA

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

3 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

4 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

20 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

20 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

21 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

22 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

29 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

37 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

50 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

54 hari lalu

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024

Baca Selengkapnya