TEMPO.CO, Mimika - Pengembangan industri perikanan di Mimika, Papua, bisa menjadi alternatif untuk menyerap tenaga kerja Freeport yang dirumahkan.

Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus Dendi Anggi Gumilang berpendapat penghiliran perikanan di Kota Emas bisa mengikis ketergantungan masyarakat setempat terhadap lapangan kerja yang selama ini ditawarkan raksasa tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia.

Dengan stok ikan lestari yang melimpah, dia menilai Mimika potensial menjadi pusat industri perikanan di kawasan Indonesia timur melampaui Bitung, Sulawesi Utara. Berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perairan Mimika yang masuk wilayah Laut Arafura-Laut Timor (WPP 718), menyimpan stok ikan lestari nyaris 2 juta ton atau 20,2% dari total sumber daya ikan di Tanah Air. Jumlah itu sekaligus yang terbesar di antara 11 WPP di Tanah Air.

BUMN perikanan, kata Dendi, siap memelopori penghiliran perikanan di Mimika sejalan dengan rencana pemerintah membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di kabupaten yang menjadi pintu masuk ke Tembagapura --tempat beroperasinya tambang Freeport-- itu.

"Kami bisa memimpin semuanya di situ, membuat masterplan-nya, bagaimana bentuk bisnisnya, bagaimana pemberdayaan nelayannya," katanya kepada Bisnis, Rabu, 8 Maret 2017.

Dengan manufaktur perikanan di Mimika, karyawan eks Freeport dapat ditarik masuk ke pabrik-pabrik pengolahan ikan setempat. Dendi menyadari standar upah karyawan Freeport memang tinggi. Namun, industri perikanan di Mimika setidaknya dapat menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran di kabupaten itu sekalipun dengan upah lebih kecil.

Pemkab Mimika sebelumnya melaporkan, per 6 Maret, 1.525 karyawan Freeport yang sebagian besar merupakan pekerja kontraktor telah di-PHK seiring dengan penghentian kegiatan produksi perusahaan asal AS sejak 10 Februari (Bisnis, 8 Maret 2017).

"Daripada menganggur, dengan selisih (upah) yang mungkin separuh dari yang dulu (saat bekerja di Freeport), Anda bisa hidup. Toh kalau nanti industrinya menjadi besar, upah bisa jadi menyamai upah Freeport," ujarnya.

Dendi yang baru diangkat menjadi Dirut Perinus Februari lalu optimistis dengan masa depan Mimika sebagai minapolitan baru. Selain jarak antararea penangkapan (fishing ground) di perairan Mimika yang berdekatan, jenis ikannya pun berorientasi ekspor, seperti kakap; tuna, cakalang, tongkol (TCT); dan udang. Menurut dia, saat swasta gamang membuka ladang bisnis baru, 'tangan dingin' BUMN diperlukan untuk memulai.

Kendati demikian, mantan Direktur Operasional dan Pemasaran Perum Perikanan Indonesia (Perindo) itu mengungkapkan BUMN perikanan tak bisa sendirian. Fasilitasi pemerintah dibutuhkan, misalnya dengan mengalokasikan sebagian bantuan kapal penangkap ikan dan fasilitas pengolahan kepada BUMN perikanan.

Jika memang pasokan ikan belum mencukupi karena aktivitas nelayan setempat belum gencar, pemerintah dapat memberikan opsi impor bahan baku untuk sementara.

BUMN nonperikanan pun perlu dilibatkan, misalnya Pelindo untuk memenuhi kebutuhan container reefer dan Garuda Indonesia untuk memperbanyak kargo ke Mimika.

Seperti diketahui, pemerintah merancang pembangunan SKPT di Mimika tahun ini dengan anggaran Rp19,6 miliar. Dokumen rencana pembangunan SKPT Mimika yang diperoleh Bisnis menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang pembangunan unit pengolahan ikan di kabupaten itu dengan produk berupa kembung utuh beku, layang utuh beku, steak tengiri beku, fillet kakap putih dan kakap merah beku, serta udang tiger HL beku, dengan estimasi nilai penjualan Rp1,6 triliun per tahun.

Dalam hitungan KKP, dibutuhkan 167 unit kapal penangkap ikan beragam ukuran hingga 60 gros ton untuk menunjang pasokan bahan baku ke UPI. Namun, KKP hanya dapat mengalokasikan bantuan 50 kapal penangkap ikan tahun ini kepada nelayan Mimika dengan rincian 25 unit kapal berukuran 5 GT dilengkapi alat tangkap rawai dan 25 unit kapal berukuran 5 GT dilengkapi alat tangkap jaring insang.

Namun, dokumen itu pada saat yang sama juga menyebutkan permintaan KKP kepada Freeport agar perusahaan itu melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) dengan membangun satu unit UPI berkapasitas 300 ton di Mimika dan pengadaan satu unit mesin pemecah es berkapasitas 10 ton untuk keperluan distribusi dan nelayan mencari ikan.

BISNIS.COM