Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta telah selesai. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memasang sejumlah target jangka pendek dan jangka panjang dalam kajian mengenai reklamasi Teluk Jakarta.
Untuk sasaran jangka pendek, misalnya, pemerintah ingin mengurangi laju penurunan muka air tanah yang disebabkan terlalu banyaknya sumur bor di Jakarta. Menjamurnya sumur bor membuat pasokan air baku tidak mencukupi.
Bappenas juga merekomendasikan pembuatan tanggul di bibir pantai untuk mengatur aliran air dari darat ke laut dan sebaliknya. “Selain luapan dari hulu, salah satu penyebab banjir adalah rob dari laut,” kata Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, kepada Tempo, Selasa, 28 Februari 2017.
Pembangunan Waduk Jatiluhur di sebelah timur Jakarta dan Waduk Kriyan di barat Jakarta juga merupakan upaya pemerintah menambah pasokan air baku di Ibu Kota. Diharapkan tempat resapan air bertambah sehingga luapan banjir bisa berkurang.
Adapun target jangka panjang adalah mencegah banjir dan menyediakan air bersih untuk semua penduduk Kota Jakarta. Terutama untuk menjaga pasokan air bersih tanpa mengganggu ekosistem laut. Rekomendasi ini beririsan dengan rencana kebijakan reklamasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kami siapkan aturan rencana tata ruang dan wilayah sebagai acuan. Kalau reklamasi dilakukan harus memenuhi syarat-syarat ini,” ujarnya
Rekomendasi teknis Bappenas, Arifin menambahkan, belum menentukan jenis pembangunan Teluk Jakarta. Juga belum menjelaskan detail kelanjutan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias tanggul raksasa tahap A. Hal ini mengingat kajian Bappenas dalam jangka panjang adalah pencegahan banjir dan penyediaan air bersih untuk semua masyarakat Kota Jakarta. “Kita belum bicara sampai teknis tahap A, baru regulasi saja yang diatur,” ucapnya.
Arifin berharap, dengan rekomendasi Bappenas, kebijakan reklamasi akan mempertimbangkan asas manfaat untuk semua masyarakat karena sesuai dengan regulasi yang menjamin keadilan sosial.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
