TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Kedeputian Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Agustinus Eko Rahardjo, mengatakan realisasi komitmen investasi Arab Saudi bergantung pada kerja sama tiap kementerian. Dia menambahkan pemerintah harus fokus pada aturan-aturan yang ada.

Baca: Realisasi Investasi Arab Saudi Masih Minim

"Harus bekerja sama, jangan sampai ada aturan yang tumpang tindih," kata Agustinus Eko Rahardjo saat ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Maret 2017.

Baca: Raja Salman Lirik Investasi di Sektor Minyak dan Pariwisata

Pria yang disapa Jojo ini menjelaskan kalau realisasi mesti dilihat detail per detail. Meski demikian, dia menekan pentingnya aspek stabilitas keamanan dan politik dalam negeri, untuk menjaga investasi. "Yang penting harus dijaga, membuat mereka nyaman," ucap Jojo.

Jojo mengungkapkan kalau Arab Saudi tengah mencari negara mitra baru di luar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara dengan market yang besar, tentu menarik bagi negara lain untuk bekerja sama.

Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengatakan setidaknya butuh waktu lima tahun bagi pemerintah, untuk merealisasikan investasi Arab Saudi. Karena itu respons pemerintah, kata Nina, mesti dipantau. "Kecepatan realisasinya akan kita pantau kan, bagaimana tindak lanjut agar bisa direalisasikan."

Nina mengusulkan dibentuk suatu task force, agar komitmen investasi Arab Saudi bisa cepat terealisasi. Dia melihat kalau tidak dibentuk task force, realisasi investasi itu bisa lebih lama waktunya. "Saya bilang lima tahun, izin selesai tiga tahun, sisanya bangun."

Nina menjelaskan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dibutuhkan. Alasannya komitmen tersebut pasti akan diterjemahkan melalui banyak peraturan di pusat dan di daerah tentu juga melalui peraturan daerah. "Harus bersama antara pusat dan daerah."

DIKO OKTARA