Presiden Joko Widodo di dampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat meresmikan mata uang rupiah yang baru di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, 19 Desember 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama untuk meningkatkan diplomasi ekonomi demi memperkuat peran Indonesia di dunia internasional. Komitmen itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selama ini, sinergi antara BI dan Kementerian Luar Negeri sudah terjalin. Untuk itu, dalam penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jumat, 3 Maret 2017, koordinasi tersebut diperkuat untuk meningkatkan persepsi positif ekonomi Indonesia dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
Menurut Agus, BI dan Kementerian Luar Negeri perlu memperkuat kerja sama karena tantangan yang dihadapi Indonesia di dunia internasional semakin kompleks. "Kerja sama dan sinergi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya diplomasi ekonomi yang efektif sehingga kepentingan nasional dan persepsi positif Indonesia dapat terjaga,” katanya.
Agus berujar, penjabaran nota kesepahaman akan diwujudkan dalam bentuk program kerja yang disusun bersama oleh BI dan Kementerian Luar Negeri setiap tahunnya. Untuk mengoptimalkan manfaat program kerja tersebut, keduanya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program kerja itu.
Kerja sama lainnya, menurut Agus, adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Bentuk pengembangan sumber daya tersebut antara lain berbentuk peningkatan kemampuan atau capacity building pejabat Kementerian Luar Negeri di bidang kebanksentralan dan pejabat BI dalam hal diplomasi serta penyelenggaraan hubungan internasional.
BI dan Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama dalam merumuskan posisi atau stance Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral. Selain itu, keduanya akan memperluas jejaring dengan negara sahabat serta lembaga internasional dalam rangka menjaring informasi terkait dengan isu ekonomi serta melakukan pertukaran data.
Nota kesepahaman ini akan berlaku selama tiga tahun. Sebelumnya, BI dan Kementerian Luar Negeri pernah menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama peningkatan profesionalisme diplomasi ekonomi di bidang moneter perbankan dan sistem pembayaran yang ditandatangani pada 2008, yang telah berakhir pada 2013.
