Begini Ancaman Ditjen Pajak Bila Abaikan Tax Amnesty  

Reporter

Rabu, 1 Maret 2017 16:31 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat sosialisasi terakhir tax amnesty di Jakarta, 28 Februari 2017. Jokowi memberikan sosialisasi terkait Kebijakan Tax Amnesty yang akan berakhir di bulan Maret 2017. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengingatkan wajib pajak (WP) yang belum mengikuti program amnesti pajak atau tax amnesty agar tak melewatkan kesempatan ini. Adapun gelombang terakhir program ini akan berakhir pada 31 Maret mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP meminta WP untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang tersisa dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Lima Penyebab Tax Amnesty Periode II Lebih Rendah

Setelah program tax amnesty berakhir, maka DJP akan beralih fokus pada pengusutan WP yang tidak ikut program tersebut ataupun yang ikut program namun tidak melaporkan seluruh hartanya. Hal itu untuk menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty.

"Jadi nanti ada dua kelompok WP yang kami bagi setelah tax amnesty selesai, yaitu WP yang bisa hidup tenang dan WP yang harus hati-hati," kata Yoga, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.

Yoga menambahkan yang dimaksud dengan kelompok yang akan hidup tenang adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), WP yang sudah patuh membayar pajak tanpa perlu ikut tax amnesty, dan WP yang belum patuh namun sudah memanfaatkan tax amnesty.

Simak: Dirjen Pajak: Mari Ikut Tax Amnesty Sebelum Mati

Selanjutnya kelompok kedua yang harus hati-hati kata Yoga adalah WP yang tidak ikut tax amnesty dan WP yang sudah ikut namun tidak melaporkan harta yang dimiliki sepenuhnya. DJP akan memanfaatkan data-data yang didapat dari sekitar 67 institusi yang telah bekerja sama seoptimal mungkin untuk menggali dan memeriksa WP.

"Karena era keterbukaan informasi sudah di depan mata, tak terkecuali informasi perbankan," ucap Yoga.

Hingga Selasa kemarin, realisasi tax amnesty berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 112 triliun. Adapun total WP yang berpartisipasi mencapai 682.822. Dan uang tebusan tax amnesty mencapai Rp 104,6 triliun.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

35 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

38 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya