Menteri Bappenas: Pelabuhan Batam Minimal Sekelas Johor

Reporter

Kamis, 23 Februari 2017 05:00 WIB

(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah

TEMPO.CO, BATAM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan pelabuhan Batam, Kepulauan Riau dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, tingkat investasi Riau dapat menyaingi Singapura dan Malaysia.

Baca : Perpu Kerja Sama Pertukaran Informasi Akan Diterbitkan

"Pelabuhan Batam pasti trafficnya besar. Apalagi kalau kerjasama dengan pelayaran dunia. Batam harus jadi hub berikutnya," kata Bambang dalam rapat koordinasi teknis pembangunan, Rabu 22 Februari 2017.

Bambang menargetkan pengembangan pelabuhan Batam minimal sekelas dengan Pelabuhan Johor, Malaysia. Ia menilai layanan jasa dan infrastruktur pelabuhan Batam tak kompetitif.

Baca : Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Asuransi Akan Dibatasi

Pemerintah sedang merancang pembangunan lima pelabuhan utama internasional. Salah satunya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Dengan skema KPBU, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tak perlu bergantung pada transfer dana ke daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bambang meminta Gubernur Kepulauan Riau mengajukan proposal pembangunan dengan menggandeng Badan Usaha. "Ini harus inisiatif pemerintah daerah. Selama tak ada pelabuhan, Batam hanya menjadi ekor Singapura," kata Bambang.

Skema KPBU adalah salah satu alternatif Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) atau tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber pendanaan bisa berasal dari penanaman moda, pengelolaan dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi, dana BUMN, atau lembaga pembiayaan lain yang sah.

Pemerintah akan membagi proyek-proyek strategis berdasarkan kebutuhan pembiayaannya. Misalnya, pembangunan jalan tol dapat dibiayai oleh BUMN, kebutuhan air minum oleh badan usaha, investasi swasta untuk pembangunan prasarana perhotelan, dan anggaran daerah untuk rehabilitasi jalan dan rumah sakit.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan investasi Malaysia dan Singapura melaju pesat karena memiliki infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur juga mendorong pertumbuhan pariwisata. "Kepulauau Riau akan jadi tempat wisata paling ramai kedua setelah Bali jika infrastruktur lengkap," kata dia.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau

6 hari lalu

Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau

Sejumlah penumpang di Kota Ternate, Maluku Utara tujuan Manado, Sulawesi Utara, beralih menggunakan kapal antarpulau lintas Kota Ternate-Manado.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

11 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

Pelabuhan Alternatif Dimaksimalkan saat Arus Balik Lebaran, Ada 3 Kapal untuk Rute Panjang-Ciwandan

13 hari lalu

Pelabuhan Alternatif Dimaksimalkan saat Arus Balik Lebaran, Ada 3 Kapal untuk Rute Panjang-Ciwandan

Menhub Budi Karya menginstruksikan agar pelabuhan alternatif Panjang-Ciwandan dimaksimalkan kegunaannya selama arus balik lebaran.

Baca Selengkapnya

Menhub Instruksikan Dibuat War Room untuk Pantau Bongkar Muat di Pelabuhan Bakauheni dan Merak

13 hari lalu

Menhub Instruksikan Dibuat War Room untuk Pantau Bongkar Muat di Pelabuhan Bakauheni dan Merak

Menhub meminta dibuatkan fasilitas war room untuk menyajikan data digital untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak.

Baca Selengkapnya

5 Tips Jitu Hindari Kehabisan Tiket Pelabuhan Penyeberangan saat Arus Balik

13 hari lalu

5 Tips Jitu Hindari Kehabisan Tiket Pelabuhan Penyeberangan saat Arus Balik

Jangan biarkan arus balik Lebaran jadi berantakan karena kehabisan tiket kapal. Ikuti tips ini untuk mengamankan tiket penyeberangan

Baca Selengkapnya

Tiket Kapal Tak Dijual di Pelabuhan, Pengemudi Saat Arus Balik Diminta Beli Tiket di KM 2,41

13 hari lalu

Tiket Kapal Tak Dijual di Pelabuhan, Pengemudi Saat Arus Balik Diminta Beli Tiket di KM 2,41

Pengemudi yang akan naik kapal saat arus balik agar membeli tiket dalam jarak 2,41 KM menuju pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Arus Balik Lebaran, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

14 hari lalu

Arus Balik Lebaran, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah telah menyiapkan strategi guna menangani arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Jawa.

Baca Selengkapnya

Khusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam

15 hari lalu

Khusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus pemberlakuan tiket kedaluwarsa sampai dengan 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Budi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah

17 hari lalu

Budi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui penyelenggaraan mudik di Pelabuhan Merak masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

ASDP Sebut Arus Mudik dari Bakauheni Tahun Ini Naik Dibanding Tahun Lalu

17 hari lalu

ASDP Sebut Arus Mudik dari Bakauheni Tahun Ini Naik Dibanding Tahun Lalu

ASDP Ferry Indonesia melaporkan arus mudik laut dari Pelabuhan Bakauheni (Sumatera-Jawa) meningkat dibanding tahun lalu.

Baca Selengkapnya