TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia II / Indonesia Port Corporation (IPC) jajaki aksi korporasi dengan dua badan usaha kepelabuhanan yakni PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Krakatau Bandar Samudera.

Direktur Utama PT Pelindo II / IPC Elvyn G. Masassya menyatakan perseroan memang berencana melakukan aksi korporasi dengan bersinergi dan beraliansi termasuk kemungkinan melakukan akuisisi terhadap dua perusahaan tersebut.

"Memang ada kemungkinan bersinergi dan beraliansi, termasuk kemungkinan akuisisi," tutur Elvyn, Selasa (22 Februari 2017).

Pihaknya berharap aksi korporasi yang bakal dilakukan perseroan sebagai salah satu upaya mendukung terwujudnya konsep Indonesia itegrated chain port tersebut dapat direalisasikan pada Semester II/2017.

Elvyn menambahkan dengan terintegrasi, maka akan didapatkan pelabuhan yang memiliki standarisasi sama dalam hal service, peralatan, kedalaman dan sistem operasional.

Namun demikian, kata dia, kepastian bentuk kerjasama yang bakal dibangun dengan kedua perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan akuisisi tersebut juga tergantung dengan keputusan pemegang saham.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo II Saptono R. Irianto menyatakan bahwa terkait persiapan rencana aksi korporasi tersebut, saat ini sedang dalam tahapan apraisal.

"Saat ini sedang dilakukan apraisal oleh konsultan. Nantinya bisa saja joint venture, kerjasama operasi, ataupun akuisisi," katanya.

Sementara itu, Yurianto, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu pemilik sebagian saham PT KBN, hingga saat ini belum ada rencana melepas sahamnya.

"Kami sih belum mendengar terkait rencana akuisisi KBN. DKI hanya memiliki saham sekitar 26% dan sampai saat ini belum ada rencana melepaskan sahamnya di sana" ujarnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan hal senada dan kemungkinan yang bakal di akuisisi adalah saham pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Kemungkinan yang mau diakuisisi saham pemerintah pusat. Karena kalau mau melepaskan saham, harus ada izin dari dewan juga," ujarnya.

Corporate Secretary PT KBN Toha Mozaki mengaku pernah mendengar informasi yang beredar terkait rencana akuisisi tersebut, meskipun secara resmi saat ini diakui tidak ada pembicaraan terkait hal itu.

Mengingat, kata dia, fakta yang terjadi saat ini tidak ada pembicaraan dengan perseroan terkait akuisisi oleh Pelindo II, namun yang ada adalah terkait kerjasama operasi.

"Dalam beberapa kali pertemuan tidak membahas akuisisi, tapi yang intens dibahas soal kerjasama operasi," ujarnya.

Sementara itu, Vicky M. Rosyad Fadillah, Humas PT Krakatau Steel, induk usaha PT KBS membenarkan bahwa ada pembicaraan terkait rencana akuisisi PT KBS oleh PT Pelindo II tersebut.

Namun demikian, sepengetahuan dirinya, saat ini sedang dilakukan apraisal oleh pihak ketiga untuk mendapatkan kemungkinan yang terbaik terkait rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Pelindo II tersebut kepada KBS.

"Setahu kami itu masih dalam kajian oleh pihak ketiga, untuk dicari model yang terbaiknya seperti apa dari beberapa opsi itu. Belum fix, meskipun sebenernya kita masih berharap menginginkan KBS tetap menjadi bagian dari Krakatau Steel aja," katanya.
BISNIS.COM