TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank OCBC NISP Tbk. Region Jawa Tengah konsisten mendukung pemerintah terkait program Tax Amnesty.
Esther Aminoto, Regional Head OCBC NISP Jawa Tengah Network Group, mengatakan beragam program penawaran khusus Tax Amnesty telah disiapkan antara lain dapat melalui produk deposito, obligasi, unit link, reksa dana, dan solusi keuangan lainnya.
"Program yang kami tawarkan memiliki banyak pilihan terkait jangka waktu penyimpanan maupun investasinya," katanya, Selasa (21 Februari 2017).
Menurut dia, berkaca dari semester kedua tahun lalu peminat terbanyak masih pada produk obligasi, disusul unit link dan deposito. Namun, ada sebagian nasabah yang mengambil produk kombinasi untuk penyaluran dana repatriasi.
Di sisi lain, lanjutnya, wealth product seperti obligasi maupun unit link memberikan kontribusi 30% hingga 40% dari semua produk yang dipilih nasabah yang mengikuti program pemerintah tersebut.
Ada pula nasabah yang menyalurkan dananya pada produk konvensional seperti deposito dan tabungan berhadiah.
Dia memang tidak menyebut rinci total dana yang dihimpun NISP secara nasional maupun regional Jawa Tengah dari program pengampunan pajak tersebut.
Namun dia mengklaim pada enam bulan kedua tahun lalu hasil dana repatriasi yang masuk sudah sesuai ekspektasi.
"Totalnya mencapai triliun dan Jawa Tengah itu berkontribusi ratusan miliar. Kami masih menunggu hasil dari Tax Amnesty tahap ketiga yang akan berakhir Maret nanti. Jadi akan menunggu 3 bulan terakhir Januari-Maret," ujarnya.
BISNIS.COM
Berita terkait
KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini
4 Januari 2024
KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif
3 Januari 2024
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden
12 Desember 2023
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.
Baca SelengkapnyaStrategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam
12 Desember 2023
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20
8 April 2023
Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor
7 April 2023
Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya
7 April 2023
Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya
1 Maret 2023
Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty
31 Juli 2022
Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Baca SelengkapnyaNegara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura
2 Juli 2022
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)
Baca Selengkapnya