Aplikasi CashCoop Gratis Khusus Koperasi Diluncurkan

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 20 Februari 2017 20:00 WIB

Braman Setyo, Deputi Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, 4 Oktober 2016. TEMPO/Richard Andika

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) meluncurkan program Jaringan Konektivitas Koperasi atau CashCoop.

Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemenkop dengan PT Finnet Indonesia, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Aplikasi ini akan diberikan ke koperasi secara gratis, sehingga koperasi tidak perlu lagi menanggung join fee atau biaya lainnya.

“Saya minta agar koperasi minimal menggunakan terlebih dahulu sambil menunggu pengembangan-pengembangan lain yang akan kami koordinasikan dengan tim dari Finnet,” kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 Februari 2017.

Baca : Ini Alasan Freeport Menolak Izin Pertambangan Khusus

Braman memastikan, penggunaan aplikasi CashCoop membuat transaksi bisnis koperasi ketika berhubungan dengan bank, tidak akan semahal transaksi antar perbankan. Keuntungan lainnya, anggota koperasi juga akan memiliki kesempatan bisnis sesuai dengan fitur layanan yang diberikan. Karena tantangan koperasi ke depan semakin berat dari lembaga keuangan modal besar dan kuat dari sisi teknologi informasi.

Kementerian Koperasi berharap, adanya koperasi inklusif dapat menjadi model yang dapat menggantikan posisi lembaga keuangan saat ini. “Oleh karena itu, koperasi harus memanfaatkan layanan CashCoop ini secara maksimal,” tutur Braman.

Direktur Utama Finnet Indonesia, Niam Dzikri, menyebutkan, aplikasi CashCoop memiliki fungsi sebagai payment system dan funding. Adapun untuk payment system diantaranya cashless untuk koperasi, pembelian (pulsa, token listrik, penjualan online), dan transfer. “Ini semua bisa dinikmati koperasi dan anggota koperasi,” kata Niam.

Baca: Lelang Frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 MHz Segera Digelar

Menurut Braman, aplikasi CashCoop merupakan bagian dari program pemerintah yang sebelumnya telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

“Koperasi akan mendapatkan posisi tawar (bargaining position) yang setara dengan perbankan, jika koperasi berhasil menerapkan sumber teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan koperasi inklusif inilah yang merupakan tindak lanjut atas Perpres SNKI ini,” tutur Braman.

Ia menambahkan, posisi keuangan inklusif Indonesia pada 2014 baru mencapai 36 persen. Dengan adanya SNKI, ditargetkan tingkat akses keuangan Indonesia pada 2019 bisa mencapai 75 persen. Menurut Braman, dengan adanya aplikasi CashCoop ‎berarti tantangan koperasi untuk menerapkan financial technology (fintech) telah terjawab.

Baca: Sejumlah Bank Syariah Tidak Agresif Buka Cabang Baru

Kemenkop bersama Finnet akan terus mengembangkan aplikasi ini hingga nantinya akan banyak transaksi yang dapat dilakukan koperasi sesuai dengan kondisi kebutuhan koperasi, diakses melalui jaringan khusus koperasi dan keuntungannya juga untuk koperasi (fee base income). Karena dengan CashCoop, koperasi juga bisa melakukan bisnis pembelian pulsa, pembayaran listrik, perusahaan daerah air minum, dan transaksi lainnya.

Dia mengilustrasikan, berdasarkan data 2015 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.135 unit, dengan 150.233 koperasi aktif. Sementara jumlah anggota koperasi sebesar 37 juta orang dengan omzet usaha keseluruhan transaksi mencapai Rp 266, 1 triliun. Menurut Braman, hal tersebut merupakan potensi yang bagus untuk dikembangkan. “Ekosistem inilah yang kita harapkan akan dinikmati dari koperasi dan untuk koperasi dengan memanfaatkan fintech", imbuh Braman.

DESTRIANITA

Berita terkait

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

9 hari lalu

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate

Baca Selengkapnya

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

11 hari lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

33 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

46 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

46 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

8 Februari 2024

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

Baca Selengkapnya

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

8 Februari 2024

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.

Baca Selengkapnya

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

7 Februari 2024

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

5 Februari 2024

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.

Baca Selengkapnya

Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

5 Februari 2024

Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.

Baca Selengkapnya