TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menyatakan wilayahnya mempunyai potensi mengembangkan industri garam. Menurut dia, kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur yang panas cocok untuk mengembangkan industri itu. "Saat ini PT Garam (Persero) tengah mengelola, tapi jumlahnya masih kecil hanya 40 hektare," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut Frans, karena punya potensi yang besar, saat ini warga juga ikut terlibat. Meski demikian, agar industri garam di Nusa Tenggara Timur bisa berkembang diperlukan lahan seluas 1.000 hektare. "Akan ditelusuri supaya pembangunan industri garam bisa terlaksana," ucapnya.

Baca: Menteri Susi Jajaki Ekspor Ikan Patin ke Amerika

Gubernur Frans menyebutkan saat ini ada cukup banyak lahan terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan terlantar itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Dari pengamatannya ada daerah di mana banyak lahan milik perusahaan yang terlantar, yaitu di Kabupaten Kupang, Flores, Lembata, dan Nagekeo.

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas tentang proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa di atas rata-rata. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur mencapai 5,18 persen. "Ada tren NTT mulai mengejar daerah-daerah lainnya," kata dia.

Baca: Dievaluasi Konsultan, Nilai Kontrak LRT Sumsel Turun

Potensi lain yang bisa dikembangkan dari Nusa Tenggara Timur, ucap Jokowi, ialah sektor pariwisata. Presiden menyebutkan Nusa Tenggara Timur mempunyai obyek wisata, dari Labuan Bajo, Pulau Komodo, hingga Danau Kelimutu. Agar makin berkembang, kawasan wisata itu perlu didukung infrastruktur. "Selain itu, diperlukan promosi dan sumber daya manusia yang andal," ucapnya.

Saat ini, pemerintah sudah memulainya dengan memperbaiki pos lintas batas negara. Perbaikan pos lintas batas diperlukan karena Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah terdepan yang berbatasan dengan Timor Leste. "Saya sudah meresmikan pengoperasian pos lintas batas negara di Mota'ain. Itu belum cukup," kata Presiden Jokowi.

ADITYA BUDIMAN