Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faizal memprotes terjadinya insiden antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim dan anggota Komisi Energi DPR Muhtar Tompo.
Menurut Tompo dalam konferensi persnya, insiden itu terjadi seusai Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa perusahaan pertambangan.
"Tindakan ini sungguh-sungguh keluar dari etika apapun. Perilaku barbar Presdir Freeport ini sekaligus penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Akbar, yang juga politikus Partai BasDem, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.
Hari ini, Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan pertambangan. Rapat itu diwarnai insiden yang tidak menyenangkan. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Mukhtar Tompo mengaku diperlakukan secara kasar oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. "Beliau menunjuk dengan kasar ke arah dada saya sambil membentak dengan suara keras."
Mukhtar menuturkan, kejadian tersebut bermula saat dirinya ingin bersalaman dengan Chappy setelah rapat usai. Ketika ia menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Chappy, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu malah mengibaskan tangannnya dengan kasar. Setelah membantak Mukhtar, Chappy segera keluar meninggalkan ruang rapat.
Akbar mendesak Chappy untuk meminta maaf kepada publik atas tindakannya tersebut. Dia juga meminta induk perusahaan Freeport Indonesia di Amerika Serikat, Freeport-McMoran Inc, untuk meminta maaf. "Baik kepada Muhtar selaku pribadi, kepada institusi DPR, dan kepada pemerintah Indonesia," ujarnya.
Akbar juga meminta manajemen Freeport untuk memberhentikan Chappy dari jabatannya. Dia pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan Freeport. "Sikap sangat keras ini perlu untuk menegakkan kehormatan Indonesia. Penghinaan kepada Muhtaradalah penghinaan kepada rakyat Indonesia."
Adapun Mukhtar menyatakan akan berkonsultasi dengan anggota Komisi VII lainnya dan juga Fraksi Partai Hanura terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. "Kami lagi bicarakan apakah akan ambil langkah hukum terhadap tindakan ini. Yang jelas, Ketua Fraksi saya (Nurdin Tampubolon) sangat marah mendengar kejadian ini," kata Mukhtar.
