TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pemerintah tengah melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah pembiayaan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang berlokasi di Palembang serta Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Package-nya bisa dari memanfaatkan penjaminan pemerintah atau bisa dari APBN tapi mungkin untuk publik servie obligation," kata Rini saat ditemui usai Mandiri Investment Forum 2017 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2017.

Baca Juga: Pembiayaan LRT Tak Hanya APBN, Pemerintah Sesuaikan Aturan

Menurut Rini, terdapat berbagai macam struktur pembiayaan yang tengah dikaji oleh pemerintah, termasuk menerbitkan surat utang berbasis syariah atau sukuk. "BUMN yang akan mengeluarkan instrumennya. Kita harapkan mendapat jaminan pemerintah sehingga bunganya lebih rendah."

Rini menambahkan opsi pembiayaan proyek LRT tersebut, terutama LRT Jabodebek, akan diputuskan oleh pemerintah dalam beberapa hari ke depan. "Nanti kami selesaikan. Mungkin dua hari lagi. Yang pasti kita akan selesaikan tepat waktu, akhir 2018," ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah menggarap dua proyek LRT yang berlokasi di Palembang serta Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Nilai kedua proyek itu melebihi Rp 30 triliun. Namun, APBN tidak cukup untuk menanggung seluruh biaya proyek. Padahal, keduanya harus dibiayai dengan APBN.

Simak: Jokowi Minta Sistem Kredit Usaha Rakyat Diperbaiki

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, proyek LRT Palembang yang dibangun untuk mendukung perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 tersebut tidak terhambat masalah pembiayaan. Dengan demikian, proyek bisa selesai sebelum Asian Games.

Sementara itu, proyek LRT Jabodebek terhambat masalah pendanaan. Karena itu, menurut Luhut, pemerintah tengah mencari opsi pembiayaan yang sesuai untuk proyek tersebut sehingga target penyelesaian proyek LRT Jabodetabek pada kuartal I 2019 bisa terkejar.

Kementerian Perhubungan mengusulkan agar proyek dibiayai dengan anggaran tahun jamak selama sepuluh tahun. Skemanya, penggarap proyek menalangi biaya di awal. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan melibatkan perusahaan pembiayaan milik negara.

ANGELINA ANJAR SAWITRI