Industri Kapal, Pelra Minta Perhatian Pemerintah  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Senin, 6 Februari 2017 19:20 WIB

Ilustrasi kapal nelayan. ANTARA/Darwin Fatir

TEMPO.CO, Jakarta - Industri pelayaran rakyat semakin sulit mendapatkan bahan baku kayu untuk pembuatan dan peremajaan kapal.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat (Pelra) Sudirman Abdullah mengatakan pihaknya berharap pemerintah mau memberikan perhatian kepada industri ini.

"Salah satu kendala kami untuk pembangunan kapal karena susah mendapatkan bahan baku kayu. Kami berharap sekali kepada pemerintah untuk merevitalisasi Pelra," ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.

Simak: BI: Sistem VRT tidak Turunkan Suku Bunga Kredit

Salah satu bahan baku penting yang sulit diperoleh adalah kayu ulin atau sering disebut kayu besi. Kayu yang hanya tumbuh di Kalimantan dan Sumatera ini harganya semakin mahal dan izin untuk mendapatkannya sangat susah.

Bantuan yang diharapkan Pelra, antara lain pengadaan bahan baku untuk peremajaan kapal dan pinjaman modal untuk keberlanjutan usaha angkutan.

Apalagi, kata Sudirman, pelayaran rakyat juga merupakan salah satu aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

BISNIS

Berita terkait

Profil Connie Bakrie, Analis Militer yang Dukung Pembuatan Galangan Kapal Al Zaytun

23 Juli 2023

Profil Connie Bakrie, Analis Militer yang Dukung Pembuatan Galangan Kapal Al Zaytun

Siapa Connie Bakrie menyampaikan dukungan pembuatan kapal Al Zaitun, pada perayaan 1 Suro atau 1 Muharram di Ponpes Al Zaytun pada 19 Juli 2023 lalu?

Baca Selengkapnya

Order Industri Galangan Kapal Batam Meningkat, Pengusaha Sebut Kekurangan 6.000 Tukang Las

3 Maret 2023

Order Industri Galangan Kapal Batam Meningkat, Pengusaha Sebut Kekurangan 6.000 Tukang Las

Industri galangan kapal kekurangan tenaga kerja welder atau tukang las sebanyak 4000 sampai 6000 orang.

Baca Selengkapnya

Polisi Sebut David Noah Sudah Cicil Utang dan Berjanji Melunasinya

27 Agustus 2021

Polisi Sebut David Noah Sudah Cicil Utang dan Berjanji Melunasinya

David Noah sudah menunjukkan bukti bahwa dia telah membayar sebagian utang kepada pelapornya.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Polisi, David Noah Upayakan Tempuh Jalur Damai

24 Agustus 2021

Usai Diperiksa Polisi, David Noah Upayakan Tempuh Jalur Damai

David Noah tidak akan membuat laporan balik terhadap Lina Yunita dan telah berkomunikasi dengan pelapornya itu.

Baca Selengkapnya

David Noah Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Hari Ini

24 Agustus 2021

David Noah Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Hari Ini

David Noah diperiksa atas laporan telah melakukan penipuan dan penggelapan yang merugikan korban senilai Rp 1,15 miliar.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Periksa David Noah Hari Ini

20 Agustus 2021

Polda Metro Jaya Periksa David Noah Hari Ini

David Noah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan yang merugikan korban senilai Rp 1,15 miliar.

Baca Selengkapnya

David Noah Diminta Kembalikan Uang Rp 1,15 Miliar yang Dipinjam dari Temannya

11 Agustus 2021

David Noah Diminta Kembalikan Uang Rp 1,15 Miliar yang Dipinjam dari Temannya

Selama ini, ia Lina Yunita tidak berhenti menghubungi David Noah untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik-baik.

Baca Selengkapnya

Terlibat Kasus Penipuan Rp 1,15 Miliar, David Noah Jaminkan Cek Tunai ke Korban

6 Agustus 2021

Terlibat Kasus Penipuan Rp 1,15 Miliar, David Noah Jaminkan Cek Tunai ke Korban

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum masih mendalami laporan terhadap David Noah tersebut untuk mencari unsur pidananya.

Baca Selengkapnya

Diduga Terlibat Penipuan, David NOAH Disebut Mengaku Bos Perusahaan Kapal

6 Agustus 2021

Diduga Terlibat Penipuan, David NOAH Disebut Mengaku Bos Perusahaan Kapal

Lina melalui kuasa hukumnya kemudian melaporkan David NOAH ke Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin atas dugaan penipuan.

Baca Selengkapnya

Bahas Aturan Kapal Ekspor Impor, Mendag Siap 'Adu Jangkrik'

8 Maret 2018

Bahas Aturan Kapal Ekspor Impor, Mendag Siap 'Adu Jangkrik'

Pemerintah tengah melanjutkan pembahasan terkait kewajiban penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor impor.

Baca Selengkapnya