Nilai Tukar Perikanan Januari 2017 Turun 0,11 Persen

Reporter

Rabu, 1 Februari 2017 23:07 WIB

sxc.hu

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar perikanan Januari turun 0,11% dari bulan sebelumnya menjadi 103,13 karena kenaikan pendapatan nelayan tidak mampu mengompensasi laju inflasi.


Data yang diumumkan Badan Pusat Statistik, Rabu (1 Februari 2017), menunjukkan indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan (mencerminkan pendapatan nelayan) naik 0,45% menjadi 128,93.


Namun, indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan (mencerminkan inflasi yang dihadapi nelayan) naik 0,57% menjadi 125,01 pada saat yang sama. Kenaikan ini terjadi karena indeks konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) melesat 0,74% menjadi 132,44 serta indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) menanjak 0,28% menjadi 112,62.


Penurunan nilai tukar pembudidaya ikan hingga 0,4% menjadi 98,36 menjadi pendorong utama kontraksi nilai tukar perikanan. Adapun nilai tukar nelayan perikanan tangkap naik 0,25% menjadi 109,85.


Berita terkait

Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

2 Maret 2024

Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT menginisiasi program cetak petani milenial. Mereka diajari tanam cabai hingga bawang.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

17 Oktober 2023

Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi.

Baca Selengkapnya

Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

31 Agustus 2023

Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

Jokowi menyebutkan terdapat 15 provinsi dan kabupaten/kota yang laju inflasinya di atas tingkat nasional meskipun sudah di bawah 5 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

1 Agustus 2023

Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

1 Agustus 2023

Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

Sri Mulyani memperkirakan inflasi dapat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya

Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

1 Agustus 2023

Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

BPS mencatat inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

31 Juli 2023

Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

Ekonom dari Bank Mandiri, Faisal Rachman, memperkirakan inflasi tahunan terus menurun sepanjang paruh kedua 2023.

Baca Selengkapnya

ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

30 Juli 2023

ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan penyesuaian tarif angkutan pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

3 Juli 2023

BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara tahunan atau year on year pada periode Juni 2023 sebesar 3,52 persen.

Baca Selengkapnya

IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

30 Juni 2023

IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.

Baca Selengkapnya