Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semestinya menciptakan kebijakan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, misalnya harga patokan garam. Ketimbang memberi bantuan ribuan kapal yang hanya berdampak terhadap segelintir nelayan.
Menurut Zulkifli, lebih baik pemerintah menetapkan harga batas bawah garam untuk mencegah harga komoditas itu jatuh saat panen raya.
Zulkifli memberi contoh kebijakan penetapan harga minimal jagung Rp 3.100 per kilogram sehingga merangsang petani di Tanah Air menanam jagung yang pada gilirannya dapat menekan impor. "Bayangkan kalau garam begitu modelnya. Saya kira akan bangkit petani-petani garam kita," ujarnya dalam workshop yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Senin, 30 Januari 2017.
Mulai 2016, pemerintah mengadakan program bantuan kapal penangkap ikan secara besar-besaran. Tahun lalu, pemerintah menginisiasi program pembangunan 1.719 kapal senilai Rp 900 miliar meskipun hingga akhir tahun hanya menyelesaikan 725 unit. Program pengadaan kapal dilanjutkan tahun ini dengan volume di atas 2.000 unit.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
