Produksi Minyak Terancam Turun pada 2019

Reporter

Senin, 30 Januari 2017 11:49 WIB

AP/Sue Ogrocki

TEMPO.CO, Jakarta - Produksi minyak terancam turun pada 2019 karena peralihan operator dan kontrak kerja sama dari cost recovery menjadi gross split yang berakhir pada 2018.


Pemerintah telah menunjuk PT Pertamina (Persero) untuk mengelola delapan wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya pada 2018. Adapun, pada enam wilayah kerja di antaranya Pertamina sebagai pemain baru karena tak terlibat dalam pengelolaan pada masa kontrak sebelumnya.


Kedelapan blok yang ditugaskan kepada Pertamina yaitu Blok Tuban, Jawa Timur (JOB Pertamina-PetroChina East Java); Blok Ogan Komering, Sumatra Selatan (JOB Pertamina-Talisman); Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur (Virginia Indonesia Oil Company LLC/VICO); Blok Southeast Sumatera (SES), Lampung (CNOOC SES Limited); Blok North Sumatera Offshore, Aceh (Pertamina); Blok Tengah, Kalimantan Timur (Total E&P Indonesie); Blok East Kalimantan, Kalimantan Timur (Chevron Indonesia Company) dan Blok Attaka, Kalimantan Timur (Chevron).


Pada Blok Attaka, komposisi kepemilikan saham partisipasi (participating interest/PI) sebesar 50% dikuasai Chevron Indonesia Company dan sisanya oleh Indonesia Petroleum (Inpex). Di Blok SES, CNOOC SES Ltd menguasai PI sebesar 65,54%, Inpex Sumatera 13,07%, CNOC Sumatra Ltd sebesar 8,91%, Talisman UK Southeast Sumater Ltd 7,48% dan Risco Energy Pte Ltd 5%.


Selain itu, terdapat Blok East Kalimantan yang 100% PI dikuasai Chevron Indonesia Company dan Blok Sanga-Sanga komposisi saham partisipasi sebesar 26,25% dikuasai BP East Kalimantan, LASMO Sanga-Sanga 26,25%, Virginia International Co sebesar 15,62%, Upicol Houston Inc 20% dan Universe Gas&Oil Company Inc 4,37%. Pada 2016, Saka membeli saham partisipasi BP melalui BP East Kalimantan sebesar 26,25% di Blok Sanga-Sanga.


Advertising
Advertising

Analis Hulu Migas dari Wood Mackenzie Johan Utama mengatakan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) gross split mendorong efisiensi biaya agar proyek memberi keuntungan lebih. Di sisi lain, secara umum pengelolaan lapangan tua (mature field) membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mempertahankan produksi.


Menurutnya, jumlah sumur-sumur yang tak diaktifkan bisa saja bertambah bila biaya pengembangannya tak sesuai keekonomian. Penurunan produksi, katanya, menjadi risiko yang otomatis harus diperhitungkan. Risiko bertambah karena selain adanya peralihan dari PSC cost recovery menjadi PSC gross split terdapat juga peralihan operator.


Dalam laporan Wood Mackenzie, diperkirakan produksi minyak di Asia Pasifik akan merosot sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2020. Adapun, kontribusi terbesar berasal dari China yakni 47% atau 470.000 bph, Indonesia 27% atau 270.000 bph, Thailand dan India 8% atau 80.000 bph, Malaysia 4% atau 40.000 bph dan negara lainnya sebesar 7% atau 70.000 bph.


"Terdapat kemungkinan beberapa lapangan terlalu mahal untuk melakukan perawatan. Bila itu terjadi, beberapa lapangan akan di-nonaktifkan lebih awal dan kita akan melihat penurunan produksi yang lebih cepat," ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Jumat (27 Januari 2017).


BISNIS.COM

Berita terkait

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

23 Februari 2024

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.

Baca Selengkapnya

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri

Baca Selengkapnya

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.

Baca Selengkapnya

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil

Baca Selengkapnya

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

22 Januari 2021

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya