TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memprioritaskan holding sektor minyak dan gas serta tambang berdiri tahun ini.

Dua holding itu merupakan bagian dari enam holding yang akan dibangun Kementerian BUMN. Enam sektor holding itu yakni minyak dan gas, tambang, perbankan dan jasa keuangan, perumahan, konstruksi dan jalan tol, serta pangan.

Rini mengatakan pembentukan dua holding sektor minyak dan gas (migas) serta tambang masih diproses. Nantinya, pembentukan holding membutuhkan peraturan pemerintah. Jadi, bakal dikeluarkan peraturan pemerintah untuk holding migas dan tambang

"Sekarang kami lagi ikuti semua proses. Dengan penguatan PP 44 keluar PP 72. Oleh karena itu harus ada keluar PP holding migas, PP holding tambang," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25 Januari 2017).

Peraturan pemerintah yang dimaksud yakni PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

PP itu dinilai Rini menyempurnakan PP Nomor 44 Tahun 2005, sedangkan DPR menolak PP 72/2017. Lewat PP 72/2016, Rini optimistis pembentukan holding untuk sektor migas dan tambang terealisasi tahun ini. "Inginnya kemarin, tapi proses administrasi makan waktu. Tahun inilah [targetnya]," kata Rini.

Di awal rencana, holding BUMN seharusnya sudah terbentuk pada 2016. Di depan Presiden Joko Widodo dan direksi seluruh BUMN saat peresmian pelatihan Executive Leadership Program, Rini mengatakan holding akan terbentuk pada 2017. Menurutnya, program holding sangat penting untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

"Komitmen BUMN di 2017 maupun tahun-tahun mendatang tidak lagi membebani APBN, tapi justru meningkatkan kontribusi BUMN terhadap APBN yang ditargetkan mencapai Rp385 triliun pada 2019," tutur Rini.

Pembentukan holding pun dapat mendukung target Kementerian BUMN agar enam BUMN masuk ke Fortune 500 Global pada 2019.

BISNIS.COM