Kementerian Keuangan Anggap Belum Ada Dampak Kebijakan Presiden Trump

Reporter

Senin, 23 Januari 2017 14:31 WIB

Menkeu Sri Mulyani (tengah) didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kanan) menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak mencatat total tebusan sebesar Rp93,49 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan terus memantau realisasi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah Amerika Serikat yang baru. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan menilai saat ini belum ada dampak signifikan yang dirasakan Indonesia pasca-pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika pada Jumat pekan lalu.

Baca:
Dilema Nelayan Cantrang Menanti Kepastian Menteri Susi

"Belum ada, tapi kami akan terus memperhatikan perkembangan kebijakan dalam beberapa hari belakangan dan ke depan," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.

Suahasil mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan terbaru kebijakan Trump sejak awal masa kampanye hingga realisasinya nanti. "Yang terpenting, apa kebijakan yang akan benar-benar diambil," ujarnya.

Baca:
Rupiah Diproyeksi Menguat Setelah Pelantikan Donald Trump

Adapun salah satu kebijakan ekonomi yang diproyeksikan akan diterapkan Trump adalah kebijakan yang proteksionis dalam perdagangan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo juga menuturkan lembaganya akan berfokus mencermati kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan Amerika ke depan.

Baca:
Rupiah Diproyeksi Menguat Setelah Pelantikan Donald Trump

"Kami akan terus mengikuti, mulai soal menteri-menteri yang dipilih, kebijakan fiskalnya seperti apa, apakah betul akan ada ekspansi besar seperti penurunan pajak, hingga sumber pembiayaan besar," ucap Agus di kompleks Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.

Agus mengatakan BI juga menanti kebijakan kerja sama pemerintah Trump dengan bank sentral Amerika, The Fed. BI pun turut menjaga agar nilai tukar rupiah tak banyak terpengaruh. "Kalau dilihat perdagangan negara lain, banyak yang dituduh manipulasi currency agar kompetitif dan mengancam Amerika."

Kurs rupiah sendiri hingga akhir tahun lalu tercatat mengalami penguatan sebesar 2,3 persen (ytd). Menurut Agus, sentimen-sentimen global itu termasuk dalam hal yang harus diwaspadai, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat dan baik.

"Kami akan lihat perkembangan negara-negara mitra dagang utama. BI akan terus menjaga agar nilai tukar mata uang kita selalu kompetitif," tuturnya.

GHOIDA RAHMAH




Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

3 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

5 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

13 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

20 hari lalu

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

Donald Trump menilai saat ini adanya kurangnya kepemimpinan Joe Biden hingga membuat Tehran semakin berani

Baca Selengkapnya

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

24 hari lalu

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.

Baca Selengkapnya