Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilema Nelayan Cantrang Menanti Kepastian Menteri Susi  

image-gnews
Nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 26 Februari 2015. Mereka menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2012 tentang larangan penggunaan cantrang yang telah dimodifikasi. TEMPO/Imam Sukamto
Nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 26 Februari 2015. Mereka menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2012 tentang larangan penggunaan cantrang yang telah dimodifikasi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

Ketua Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana mengatakan banyak nelayan cantrang di pantai utara Jawa, seperti Rembang, Pati, Batang, dan Pekalongan, berhenti menangkap ikan karena takut ditangkap aparat penjaga laut.

Mereka tetap menunggu surat resmi atas janji pemerintah memperbolehkan nelayan cantrang melaut hingga Juni selama proses pergantian alat tangkap.

Baca: Pungli Kementerian Perhubungan Banyak di Sektor Ini

"Usaha kami meminta legal formal belum membuahkan hasil," katanya saat dihubungi, Minggu, 22 Januari 2017.

Nelayan, kata Bambang, merasa dilematis. Di satu sisi mereka ingin melaut memenuhi kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka tak bisa hanya memegang pernyataan lisan pemerintah yang tidak akan menindak selama proses pendampingan hingga Juni.

Di sisi lain, proses pendampingan tidak sepenuhnya berjalan karena pemerintah kurang 'jemput bola'. Semestinya, kata Bambang, pemerintah berkoordinasi dengan perbankan mengenai data debitur, lalu bersama-sama mendatangi nelayan cantrang dan menawarkan skema baru pembiayaan pembelian alat tangkap anyar.

"Yang terjadi selama ini, mereka buka gerai di suatu tempat, lalu lebih banyak menunggu (nelayan datang)," kata Bambang.

Dia juga tidak yakin koordinasi antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan soal larangan penindakan nelayan cantrang berjalan baik.

Baca: Jakarta-Surabaya Cukup Kereta Ekspres Saja, Ini Kajian BPPT

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekan lalu, pelaksana tugas Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, mengisyaratkan tidak akan menerbitkan surat resmi tentang larangan menindak hukum nelayan cantrang. Payung hukum terakhir hanyalah Surat Edaran Sekjen KKP Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 yang mengatur pendampingan penggantian alat penangkapan ikan selama enam bulan sejak Januari.

Namun dia mengaku telah berkoordinasi dan meminta Ditjen PSDKP tidak menindak nelayan yang menangkap ikan dengan cantrang.

Baca: Jakarta-Surabaya Cukup Kereta Ekspres Saja, Ini Kajian BPPT

Dia menyadari peralihan alat tangkap ramah lingkungan membutuhkan waktu untuk menunggu persetujuan bank terhadap kredit pembelian alat tangkap baru yang diajukan nelayan, modifikasi kapal, atau persetujuan pemerintah bagi nelayan yang ingin pindah wilayah penangkapan ikan.

"Kami koordinasi dengan PSDKP, dengan syahbandar (agar tak ada penindakan hukum). Namun jangan anggap ini sebagai relaksasi," kata Zulficar, Jumat, 20 Januari 2017.

Karena itu, dia meminta nelayan cantrang segera memproses penggantian alat tangkap agar tak ditindak.

Namun Bambang meragukan Ditjen Perikanan Tangkap mampu mendistribusikan data nelayan ke PSDKP di setiap provinsi.

"Itu baru terkait dengan instansi yang sama-sama di bawah KKP. Bagaimana dengan Polair (Kepolisian Perairan) atau Bakamla (Badan Keamanan Laut)? Apakah mereka sudah ikut dikoordinasi atau belum?" ujar dia.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi di Laut Selatan, Nelayan Sukabumi Terdampar di Garut

11 hari lalu

Sejumlah perahu nelayan tertambat di dermaga Cilaut Eureun, Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat, (1/1). TEMPO/Prima Mulia
Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi di Laut Selatan, Nelayan Sukabumi Terdampar di Garut

Polairud Polres Garut yang sedang mencari seorang nelayan setempat kini ketambahan mencari seorang lagi asal Sukabumi sesama korban gelombang tinggi.


Angin Kencang dan Gelombang Laut Tinggi, Nelayan Garut Tak Bisa Melaut

13 hari lalu

Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin meninjau daerah yang terdampak gelombang tinggi dan angin kencang di Pantai Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (16/3/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Garut
Angin Kencang dan Gelombang Laut Tinggi, Nelayan Garut Tak Bisa Melaut

Angin kencang dan gelombang laut tinggi mengakibatkan sejumlah nelayan Garut, Jawa Barat, tak bisa melaut. Karena dinilai dapat membahayakan jiwa.


Kapal Pencari Ikan Terbalik di Perairan Selayar, 24 Nelayan Belum Ditemukan

16 hari lalu

Sejumlah penyelam melakukan proses penenggelaman Kapal Angkatan Laut (KAL) Tabuhan II-5-25 di Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Januari 2024. Tiga kapal yakni KAL Tabuhan, Patkamla Baluran dan Patkamla Mustaka yang usianya sudah tua dan tidak efektif lagi untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan, ditenggelamkan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi di kawasan Pantai Bangsring sebagai upaya mendukung konservasi yang dijadikan rumah bagi biota laut. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Kapal Pencari Ikan Terbalik di Perairan Selayar, 24 Nelayan Belum Ditemukan

Basarnas masih mencari 24 penumpang kapal Dewi Jaya 2 yang terbalik di perairan Selayar sejak Sabtu dinihari 9 Maret 2024.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

30 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,