TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia disarankan agar mewaspadai dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ketua Forum Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori, mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi atas kemungkinan terjadinya pelarian dana ke luar negeri (capital outflow).

Saat ini, kata Defiyan, AS dan negara-negara maju sedang melakukan langkah konsolidatif atas perekonomian negara masing-masing. Permasalahan yang dihadapi Indonesia, kata Defiyan, yaitu dalam mengambil kebijakan utang luar negeri yang seharusnya sudah diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Soal Kebijakan Ekonomi Presiden Donalad Trump

Menurut Defiyan, semestinya Kementerian Keuangan mencari terobosan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dengan bertumpu pada kekuatan sendiri. “Bukan dengan bergantung pada negara lain, apalagi satu negara saja, yaitu Cina, yang disebut kuat ekonominya dan di luar pendekatan moneteris,” kata Defiyan melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo, Senin, 23 Januari 2017.

Defiyan mengkritik pidato Sri Mulyani pada 17 Januari 2017 terkait dengan potensi dampak kebijakan protektif Presiden Donlad Trump. Menurut Defiyan, dalam acara yang diadakan oleh Bank Dunia tersebut, Sri Mulyani belum memberikan garis kebijakan yang jelas.

Baca: Dampak Kemenangan Donald Trump, Begini Kata Sri Mulyani

“Dengan utang luar negeri yang hampir Rp 4.500 triliun, Sri Mulyani masih menggunakan parameter pasar bursa sebagai salah satu yang dominan mempengaruhi kebijakan ekonomi AS melalui kepemimpinan Trump,” ucap Defiyan.

Defiyan menambahkan, parameter itu mensimplifikasi permasalahan karena gejolak pasar diperkirakan akan bersifat sementara bagi Indonesia. Padahal data rasio Gini atau kesenjangan di Indonesia per Agustus 2016 sebesar 0,39 persen. “Ini adalah rasio Gini terburuk yang pernah dihasilkan pasca-reformasi dan Orde Baru, yang semenjak 2010–2016 tidak pernah bergeser dari angka 0,38–0,41 persen,” ujar ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada ini.

Lihat: Cina Ancam Trump Jika Abaikan Kebijakan ‘Satu Cina’

Kementerian Keuangan terus memantau realisasi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan Presiden Donald Trump. Alasannya, Kementerian Keuangan belum melihat ada dampak signifikan yang dirasakan Indonesia pasca pelantikan Trump, Jumat pekan lalu.

“Belum ada, tapi kami akan terus memperhatikan perkembangan kebijakan dalam beberapa hari belakangan dan ke depan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. “Yang terpenting apa kebijakan yang nanti akan benar-benar diambil,” kata Suahasil.

Salah satu kebijakan ekonomi yang diproyeksikan akan diterapkan Trump adalah proteksionis dalam perdagangan. Dalam kerja sama dengan negara lain, Trump menggunakan istilah mengutamakan Amerika.

ABDUL MALIK | GHOIDA RAHMAH

Catatan:

Artikel ini direvisi pukul 19.45, pada paragraf pertama tertulis Ekonom Konstitusi dari Universitas Gadjah Mada, seharusnya Ketua Forum Ekonomi Konstitusi.