TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mencatat, tidak ada perusahaan yang ikut serta dalam lelang tiga pembangkit pada tahun lalu. Proyek-proyek itu ditawarkan dengan skema pengembangan listrik swasta (independent power producer/IPP). "Minat pengembang swasta masih kurang. Pas tender, tidak ada yang memasukkan," kata Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso, di Jakarta, Minggu, 22 Januari 2017.

Proyek yang ditawarkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG) Pontianak Peaker atau Kalimantan Barat 2 sebesar 100 megawatt (MW), PLTG/MG Riau Peaker sebesar 200 MW, dan PLTMG yang tersebar di Kepulauan Riau sebesar 50 MW. Penawaran masuk ke Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2016-2025.

Menurut Iwan, proyek tidak laku lantaran kapasitasnya terlalu kecil. Selain itu, PLN tidak menawarkan jaminan operasi karena pembangkit ini hanya berfungsi untuk menyangga keandalan pembangkit listrik serta jaringan di Sumatera (Peaker). Perseroan juga meminta kapasitas pembangkit hanya 20 persen, sehingga dinilai kurang ekonomis.

Baca: Pembangkit Listrik Jawa-Bali Akan Capai 30 Ribu Megawatt

Lelang juga diduga sepi karena pengembangan unit pembangkit tidak ekonomis. Seperti PLTMG yang tersebar di Kepulauan Riau, di mana listrik rencananya dihasilkan melalui unit pembangkit mini yang berlokasi di pulau-pulau. Kemudian, gas sebagai bahan bakar bakal disalurkan melalui kapal mini liquefied natural gas (LNG). Kebutuhan gas pembangkit ini juga tidak besar, hanya 16,8 billion British thermal unit per day (BBTUD).

Karena lelang sepi, otomatis jadwal operasi pembangkit molor. Berdasarkan RUPTL, PLTMG yang tersebar di Kepulauan Riau ditargetkan memulai konstruksi tahun ini, supaya bisa beroperasi pada 2018. PLTG/MG Riau Peaker juga diperkirakan tidak akan beroperasi tahun ini. Padahal sumbangan listriknya mencapai 200 MW dengan kebutuhan gas sebesar 10 BBTUD. Sama halnya dengan PLTG/MG Pontianak, yang jadwal operasinya diperkirakan mundur dari target, yaitu tahun 2018.

Baca: Kapal Pembangkit Listrik Turki untuk NTB Masuk Awal 2017

Saat ini, PLN tengah mengevaluasi skema penawaran, sekaligus mencari jalan terbaik supaya pembangkit bisa tetap beroperasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengambil alih pengerjaan proyek.

"Opsi menunjuk kontraktor EPC (engineering procurement and construction) sedang kami kaji," ujar Iwan. Jika disetujui, perubahan skema pembangkit dari IPP ke PLN bakal termuat dalam revisi RUPTL. Pembahasan revisi bakal dimulai awal tahun ini.

Hingga Juni 2017, PLN menargetkan pengadaan pembangkit 12 ribu MW. Tahun ini, Iwan mengatakan akan ada sekitar 20 ribu MW pembangkit yang memasuki masa konstruksi.

ROBBY IRFANY