Donald Trump Dilantik, RI Harus Cari Alternatif Pasar Ekspor  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Sabtu, 21 Januari 2017 17:34 WIB

Presiden AS Donald Trump memberikan berkas Obamacare yang sudah ditandatanganinya kepada staf Reince Priebus (kanan) di Kantor Oval di Washington, 20 Januari 2017. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie, Rony Mamur Bishry, meminta pemerintah waspada terhadap efek kebijakan Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump, dalam setahun ke depan. Menurut dia, pemerintah mesti memikirkan pasar baru ekspor jika Trump benar-benar menerapkan kebijakan proteksi.

"Untuk ekspor, kita berpikir masih akan mendapatkan manisnya Amerika. Kalau nanti Amerika tidak mau impor, siapa penggantinya? Siapa alternatifnya? Itu harus dipikirkan," kata Rony, yang juga Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dalam diskusi di Al Jazeerah Signature, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2017.

Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Amerika Serikat Jimmy Rifai Gani berujar, pemerintah juga mesti mewaspadai rencana bank sentral Amerika, The Fed, yang akan meningkatkan suku bunganya sebanyak tiga kali tahun ini.

Baca :Donald Trump Dilantik, Perbaikan Indeks Daya Saing Mendesak

"Kalau The Fed meningkatkan suku bunga, uang di semua negara, termasuk Indonesia, akan masuk ke sana," ucapnya.

Rencana Trump untuk tidak ikut Trans-Pacific Partnership, menurut Jimmy, juga akan mengubah konstelasi dan struktur perdagangan dunia. "Proteksionisme akan dilakukan. Mereka akan mengedepankan investasi untuk masuk ke Amerika," tutur Direktur Eksekutif Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) tersebut.

Namun, Rony mengingatkan, kebijakan Trump di bidang ekonomi dan perdagangan internasional harus melalui persetujuan Kongres Amerika, sehingga perubahannya tidak akan terlalu cepat.

"Di Amerika, tidak mudah mengubah sesuatu tanpa persetujuan Kongres. Kalau dia mau menurunkan pajak tapi Kongres tidak setuju, tidak bisa."

Baca : Donald Trump Jadi Presiden AS, Ekspor Sawit RI Terancam

Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika ke-45 pada Jumat, 20 Januari 2017, waktu setempat. Dalam kampanyenya, Trump selalu memberi sinyal bahwa ia akan menerapkan kebijakan proteksionis. Selain itu, dia akan mengurangi pajak, menaikkan upah minimum, dan memulangkan imigran ilegal yang banyak tersebar di negara tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

33 menit lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

2 jam lalu

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

Turki memutuskan hubungan dagang dengan Israel seiring memburuknya situasi kemanusiaan di Palestina.

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

19 jam lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Wamendag ke Mesir Bahas Perjanjian Dagang Bilateral di Tengah Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil

20 jam lalu

Wamendag ke Mesir Bahas Perjanjian Dagang Bilateral di Tengah Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil

Pemerintah Indonesia terbuka terhadap pemanfaatan transaksi imbal dagang business-to-business (b-to-b).

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

21 jam lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

22 jam lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

1 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

2 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

2 hari lalu

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.

Baca Selengkapnya