TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan porsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor produksi, yakni pertanian, perikanan, dan industri, naik hampir dua kali lipat. Pada 2017, porsi KUR sektor produksi dipatok sebesar 40 persen, meningkat dari realisasi tahun lalu yang mencapai 22 persen dari total penyaluran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, berharap penyaluran KUR untuk sektor produksi pertanian lebih merata pada komoditas-komoditas selain padi.

“Tapi juga bisa tebu, bawang merah, dan lain sebagainya,” ujar Darmin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Januari 2017.

Tahun ini, plafon penyaluran KUR naik menjadi Rp 110 triliun dari 2016 lalu yang sebesar Rp 100 triliun. Berdasarkan skemanya, porsi KUR mikro mencapai 81 persen, KUR ritel 18 persen, dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) 1 persen. Adapun subsidi bunga KUR mikro diubah menjadi 9,55 persen.

Baca : OJK Gandeng Empat Lembaga Perkuat Satgas Waspada Investasi

Hingga 31 Desember 2016, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun. KUR tersebut tersalurkan pada 4.362.599 debitur. Adapun kredit macet atau non performing loan (NPL) hanya mencapai 0,37 persen.

Tahun lalu, KUR mikro mencatatkan porsi penyaluran terbesar, mencapai Rp 65,6 triliun atau 69,5 persen, kemudian diikuti dengan KUR ritel sebesar Rp 28,6 triliun atau 30,3 persen dan KUR penempatan TKI sebesar Rp 177 miliar atau 0,2 persen.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi penyalur KUR dengan jumlah tertinggi, yakni sebesar Rp 69,4 triliun. Bank penyalur KUR lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyalurkan Rp 13,3 triliun dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BB NI) menyalurkan Rp 10,3 triliun. Adapun sisanya disalurkan oleh bank pembangunan daerah (BPD).

Baca : OJK: Ada 80 Entitas Investasi Tak Berizin di 2016

Sementara itu, berdasarkan wilayahnya, penyaluran KUR masih didominasi wilayah-wilayah di Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, provinsi di luar Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mulyaman Hadad, menambahkan tantangan utama pemerintah adalah bagaimana menggeser alokasi KUR ke sektor produksi. “Itu PR besar bagi kita. Sektor produksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu segera mendiskusikan landing model yang sesuai."

Baca : Jokowi Diminta Serius Atasi Ketimpangan Ekonomi

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengatakan pendataan sektor produksi yang ada penting agar penyaluran KUR tepat sasaran. “Sehubungan dengan KUR sektor produktif, persoalan yang juga perlu menjadi perhatian adalah pendataan,” ujar Rini menambahkan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI