Petugas memperlihatkan minuman keras dan rokok ilegal yang akan dimusnahkan oleh Badan Bea Cukai dan Dinas Keuangan Makassar di Kantor Badan Diklat Keuangan Makassar, 22 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Azhar Rasyidi menyebut berhasil memberikan kontribusi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp 518,22 miliar sepanjang 2016. Angka itu melampaui target Rp 369,57 miliar.
"Jadi persentasenya itu 140,22 persen. Dengan rincian Rp 436,06 miliar bea masuk dan Rp 67,67 miliar bea keluar, serta Rp 14,48 miliar cukai," kata Azhar saat jumpa pers bersama Komisi XI DPR RI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sulawesi, Makassar, Kamis, 19 Januari 2017.
Menurut Azhar, Bea Cukai merupakan salah satu institusi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai revenue collector sekaligus community protector khusus bidang cukai. "Jadi tugas kami mencegah beredarnya barang ilegal di wilayah Sulawesi," ujarnya.
Azhar mengatakan selama ini stigma orang, rokok dan minuman ilegal laris di Sulawesi Selatan. Karena itu, ia mengaku akan menghilangkan hal tersebut, dengan mencegah masuknya hasil tembakau dan minuman keras.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Kanwil Bea Cukai Sulawesi. Sebab, mereka berhasil bekerja dengan baik karena ada enam provinsi yang diawasi, yang terdiri atas 72 kabupaten/kota. “Jadi hasil ini memuaskan. Padahal banyak wilayah yang diawasi dan personelnya terbatas," ucapnya.
Menurut Marwan, peran Bea Cukai memang sangat strategis untuk meminimalkan kerugian negara. Terutama perusahaan nakal yang selalu memanfaatkan peluang agar tidak membayar pajak. "Setiap stiker atau pita itu ada nilainya untuk negara. Jadi, kalau itu tidak terbayar, pasti negara rugi," ujarnya.
Staf Khusus Kementerian Keuangan sebut bea cukai bukan keranjang sampah, imbas banyak postingan media sosial yang mengeluhkan pajak barang Impor dari luar negeri yang terlalu mahal.
